Bendera: Kenapa pengibaran bulan bintang di Hari Damai Aceh ke-21 memicu kericuhan?

Perayaan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman diwarnai insiden pengibaran bendera bulan bintang yang berujung pada bentrokan dengan aparat. Peristiwa ini bukan sekadar soal simbol, melainkan cerminan dari akumulasi berbagai persoalan yang masih menghantui Aceh. Ekonomi yang belum merata, persoalan hukum yang tak kunjung usai, politik yang masih cair, serta lambatnya pemulihan pascabencana menjadi latar belakang sosial yang mendasari tindakan warga. Persoalan identitas melalui bendera, yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kembali mengemuka sebagai pengingat bahwa perdamaian belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak.

Dialog sebagai Jalan untuk Menyelesaikan Persoalan Simbol dan Substansi

Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menekankan pentingnya pendekatan dialog dalam merespons penggunaan simbol-simbol kedaerahan. Menurutnya, kekerasan dan intimidasi bukanlah cara yang tepat untuk merawat perdamaian Aceh. Pendekatan keamanan yang dominan selama ini justru berpotensi memperkeruh suasana dan menjauhkan spirit rekonsiliasi. Ia mendorong agar setiap pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, kembali ke meja dialog untuk membicarakan akar persoalan—bukan hanya simbolnya—secara demokratis dan setara.

• Pemerintah Aceh bersama DPRA sepakat untuk berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri guna mencari kepastian hukum soal bendera bulan bintang.
• Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengakhiri ambiguitas yang telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi sumber potensi konflik.
• Para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat mendorong agar pembahasan ini tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan identitas masyarakat Aceh.

Mencari Titik Temu: Antara Aturan Hukum dan Aspirasi Identitas

Juru Bicara Pemerintah Aceh menegaskan bahwa keputusan yang jelas dari pemerintah pusat sangat dinantikan. Pertanyaan “boleh atau tidak” terkait bendera bulan bintang harus dijawab secara tegas demi menghindari interpretasi yang keliru di lapangan. Proses konsultasi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen semua pihak dalam merawat perdamaian Aceh dengan cara-cara yang inklusif. Tanpa kepastian hukum, persoalan identitas akan terus menggantung dan berpotensi memicu gesekan serupa di masa depan.

Halaman masjid yang semestinya menjadi ruang ibadah dan perenungan kini terlanjur menjadi arena pertarungan makna. Namun, insiden ini justru membuka peluang bagi semua elemen untuk kembali merenungkan esensi dari perdamaian itu sendiri. Jika selama ini perdamaian dimaknai hanya sebagai penghentian konflik bersenjata, peristiwa di Hari Damai ke-21 menunjukkan bahwa perdamaian substansial masih perlu diperjuangkan melalui penghormatan terhadap hak-hak rakyat dan penyelesaian persoalan secara dialogis.

Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat dialog antarpihak, antara Aceh dan pusat, serta antara aparat dan masyarakat. Dengan mengedepankan komunikasi yang jernih dan saling menghargai, semua pihak dapat bersama-sama merumuskan solusi yang adil atas persoalan identitas, hukum, dan kesejahteraan. Perdamaian sejati di Aceh hanya akan terwujud jika setiap simbol dipahami dalam konteks sejarah dan sosialnya, serta dirawat melalui komitmen bersama untuk tetap setia pada nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.