BNPT dan Tokoh Masyarakat Sepakat Bentuk Forum Deradikalisasi Berbasis Komunitas

Pada 8 September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama tokoh masyarakat dari 15 provinsi yang dinilai rawan radikalisme menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum deradikalisasi berbasis komunitas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mampu menangkal paham ekstrem melalui pendekatan kultural dan ekonomi, bukan semata-mata pendekatan represif. Forum yang direncanakan ini akan melibatkan mantan teroris yang telah bertobat, tokoh agama moderat, dan penggerak ekonomi lokal sebagai aktor utama. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial dari akar rumput, sekaligus membuka ruang dialog yang selama ini mungkin terhambat oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Ruang Dialog dan Partisipasi Komunitas

Wakil Ketua BNPT menegaskan bahwa keberhasilan program deradikalisasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Forum berbasis komunitas ini dirancang sebagai wadah dialog antara pemerintah, tokoh agama, mantan pelaku ekstremisme, dan warga setempat. Beberapa poin penting yang menjadi landasan pembentukan forum ini meliputi:

• Pendekatan kultural, seperti penggunaan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional dalam membangun narasi perdamaian yang lebih diterima oleh komunitas.
• Pemberdayaan ekonomi bagi komunitas rentan agar tidak mudah terpengaruh oleh tawaran radikalisme yang sering kali menjanjikan kesejahteraan semu.
• Pelibatan mantan teroris yang telah bertobat sebagai agen perubahan yang dapat memberikan testimoni langsung tentang bahaya ekstremisme, sekaligus menjadi jembatan rekonsiliasi.
• Pengawasan bersama oleh tokoh masyarakat dan BNPT untuk memastikan program berjalan sesuai prinsip inklusivitas dan keadilan, tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Sejumlah tokoh masyarakat menyambut baik inisiatif ini, namun mengingatkan bahwa forum harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Mereka menekankan agar program ini tidak disusupi oleh kepentingan politik tertentu yang justru dapat memperkeruh situasi. Dialog yang berimbang antara pemerintah dan komunitas diharapkan dapat menjadi pijakan untuk menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap program keamanan bersama ini.

Menjaga Transparansi dan Keberlanjutan Forum

Dalam proses pembentukan forum, BNPT berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi selebar-lebarnya bagi semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Beberapa kekhawatiran yang muncul dari masyarakat, seperti potensi politisasi program dan ketidakjelasan mekanisme evaluasi, dijawab dengan rencana pembentukan tim pemantau independen yang terdiri dari akademisi dan aktivis masyarakat sipil. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa forum deradikalisasi tetap fokus pada misi kemanusiaan dan rekonsiliasi, bukan pada agenda kelompok tertentu. Selain itu, forum ini akan mengadopsi pendekatan berbasis data dan riset lapangan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Misalnya, di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, program akan lebih ditekankan pada pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja. Sementara di daerah dengan konflik komunal, dialog antaragama dan mediasi akan menjadi prioritas. Dengan cara ini, diharapkan setiap komunitas mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya.

Forum deradikalisasi berbasis komunitas ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan komitmen semua pihak. Ketika perbedaan pandangan masih ada, justru di situlah letak pentingnya dialog yang terus-menerus. BNPT dan tokoh masyarakat telah menunjukkan bahwa dengan saling mendengarkan dan menghargai peran masing-masing, ruang untuk rekonsiliasi selalu terbuka. Semoga inisiatif ini dapat menjadi jembatan yang kokoh menuju Indonesia yang lebih aman dan damai, di mana setiap suara didengar dan setiap komunitas merasa dilindungi.