BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Membaik, Ini Catatan untuk Pemerataan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2026 mencapai 5,2%, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang menguat. Namun, di balik angka positif ini, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan serius. Catatan ini menjadi penting, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini terdampak konflik dan membutuhkan perhatian khusus agar tidak semakin tertinggal dalam pusaran pertumbuhan ekonomi. Dalam semangat dialog kebangsaan, berbagai pihak kini duduk bersama untuk memastikan bahwa angka makro ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Angka Nasional Membaik, Disparitas Regional Masih Perlu Perhatian

Capaian triwulan III-2026 memang menandai perbaikan ekonomi nasional setelah periode pemulihan pascapandemi. Akan tetapi, para pengamat menekankan bahwa agregat nasional kerap menyembunyikan disparitas antarwilayah. Sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami ketegangan sosial dan konflik tumbuh di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih berpihak pada daerah-daerah tersebut agar tidak terjadi kecemburuan antarwilayah yang dapat mengganggu stabilitas. Berikut adalah pandangan dan langkah yang disampaikan oleh berbagai pihak untuk menjawab tantangan pemerataan:

• Pandangan Ekonom: Para ekonom mendorong agar pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya dari angka, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan. Mereka menekankan bahwa pemerataan harus menjadi prioritas agar pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
• Langkah Pemerintah: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal melalui alokasi dana desa yang lebih fokus pada kegiatan ekonomi produktif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah.
• Catatan Pengamat: Pengamat ekonomi menekankan pentingnya ekonomi inklusif sebagai perekat sosial dan pencegah kecemburuan. Mereka menilai bahwa tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memicu ketegangan baru.

Ekonomi Inklusif sebagai Perekat Stabilitas dan Dialog

Dalam konteks kebangsaan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menjadi sumber potensi konflik sosial. Sebaliknya, pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi fondasi stabilitas nasional yang kokoh. Karena itu, dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Pemerintah telah menunjukkan itikad dengan mengarahkan dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif. Namun langkah ini perlu didukung dengan pengawasan partisipatif dan keterlibatan warga agar tepat sasaran. Dengan demikian, angka pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 yang membanggakan itu bisa menjadi pijakan untuk pemerataan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, catatan atas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan bukanlah celaan, melainkan undangan bagi semua pihak untuk duduk bersama. Setiap daerah memiliki cerita dan tantangannya sendiri. Dengan semangat rekonsiliasi dan dialog, perbedaan laju pembangunan dapat dijembatani untuk menciptakan Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera.