Buruh dan DPR Akan Dialog Bahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) telah memilih jalur dialog dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas di DPR RI. Langkah ini diambil dengan menjadwalkan pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI pada 16 September 2026, menggantikan rencana awal untuk menggelar aksi buruh pada 17 September. Keputusan ini menunjukkan preferensi untuk berunding terlebih dahulu sebelum melakukan mobilisasi massa, sebuah sikap yang diharapkan dapat menjaga stabilitas dan membuka ruang komunikasi antara pekerja dan legislatif.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal KSPSI AGN, Hermanto Achmad, menjelaskan bahwa pihaknya sengaja memilih menunggu hasil dialog dengan Panja DPR sebagai bentuk komitmen pada proses deliberatif yang lebih konstruktif. “Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi buruh dapat disampaikan secara tertib dan terarah melalui mekanisme yang ada,” ujarnya. Dialog ini menjadi langkah strategis untuk meredam potensi ketegangan, sambil tetap menekankan pentingnya keterlibatan buruh dalam setiap tahap legislasi yang berdampak pada nasib pekerja.

Posisi Buruh dalam Isu PHK dan Pengupahan

Dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, serikat buruh akan menyoroti dua isu strategis, yaitu mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sistem pengupahan. Wakil Presiden KSPSI AGN, R. Abdullah, menyatakan bahwa ketentuan PHK dalam rancangan DPR dinilai kurang baik karena menempatkan pemberitahuan PHK lebih dulu, kemudian baru diikuti perundingan. Menurut pandangan buruh, proses PHK semestinya melibatkan pembicaraan sejak awal dengan pekerja atau serikat pekerjanya, terutama untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan menghindari kerugian sepihak.

Pada aspek upah, Abdullah mendorong agar RUU memperkuat peran Dewan Pengupahan dalam penentuan parameter upah, meski tetap melibatkan statistik pemerintah. Pengaturan pengupahan diharapkan dapat memberi ruang yang lebih besar dan berimbang bagi lembaga yang mewakili unsur pekerja dan pengusaha, sehingga menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Ia menambahkan bahwa dialog ini merupakan momen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan daya saing industri.

Mendorong Dialog dan Stabilitas Nasional

Langkah dialogis ini menjadi ujian bagi efektivitas komunikasi antara legislatif dan konstituennya. Jika pembahasan berjalan lancar dan aspirasi buruh diakomodasi, jalur dialog dapat mempercepat proses legislasi sekaligus meredam potensi gejolak sosial. Sebaliknya, jalan buntu dalam negosiasi berisiko mengembalikan tensi dan memicu aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menjaga komitmen untuk mengedepankan musyawarah.

• Buruh mengutamakan dialog dengan DPR sebagai langkah awal penyelesaian, dengan harapan aspirasi mereka dapat diserap secara menyeluruh.
• DPR melalui Panja Komisi IX diharapkan membuka ruang diskusi yang transparan dan responsif terhadap masukan serikat buruh.
• Isu PHK dan pengupahan menjadi titik krusial yang membutuhkan solusi bersama, dengan melibatkan peran Dewan Pengupahan yang berimbang.

Semua pihak kini dihadapkan pada peluang untuk membuktikan bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui jalur dialog yang beradab. Dengan semangat rekonsiliasi, baik buruh, pemerintah, maupun legislatif memiliki tanggung jawab untuk mencari titik temu yang tidak hanya menguntungkan satu sisi, tetapi juga menjaga iklim usaha dan stabilitas sosial. Dialog bukanlah ajang untuk saling mengalahkan, melainkan ruang untuk merajut kesepahaman demi masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia.