Dialog Lintas Agama di Papua Sepakati Deklarasi Damai untuk Jaga Stabilitas

Dialog lintas agama yang digelar di Jayapura pada Jumat (2/10) mempertemukan tokoh Katolik, Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha bersama perwakilan masyarakat adat. Pertemuan ini menjadi ruang bagi para peserta menyampaikan kekhawatiran tentang potensi gesekan horizontal menjelang Pemilu Daerah 2026. Suasana berlangsung terbuka, dengan setiap peserta diberikan waktu yang sama untuk berbicara, sehingga tercipta percakapan yang saling mendengarkan. Sejumlah tokoh mengapresiasi inisiatif ini karena dianggap mampu mencairkan ketegangan yang sempat mencuat di beberapa distrik. Deklarasi damai yang dihasilkan memuat komitmen bersama untuk menjaga netralitas ruang ibadah, memperkuat kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa, serta menolak politik identitas. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesbangpol bertindak sebagai fasilitator tanpa menekan salah satu pihak. Namun, sejumlah peserta mengingatkan bahwa deklarasi perlu diikuti aksi nyata, terutama dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan di pedalaman. Beberapa kelompok masyarakat adat juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai persaudaraan tidak tergerus oleh polarisasi digital. Fasilitator dialog, yang merupakan akademisi Universitas Cenderawasih, menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dipaksakan tetapi harus dibangun dari kesadaran kolektif. Rencana tindak lanjut mencakup forum rutin bulanan dan pembentukan tim pemantau perdamaian yang melibatkan tokoh lintas agama dan kepolisian. Para tokoh sepakat untuk membawa hasil deklarasi ini ke komunitas masing-masing. Dengan semangat mediatif, dialog ini diharapkan menjadi model penyelesaian konflik non-kekerasan yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain di Indonesia.