DPRD NTT Minta Negara Lindungi Warga dari Gangguan KKB di Papua

Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emilia Nomleni, menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil, termasuk warga NTT yang berada di wilayah Papua, merupakan tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan. Permintaan ini disampaikan menyusul sejumlah insiden keamanan, termasuk penembakan terhadap warga sipil di Papua Pegunungan yang juga menelan korban jiwa dari warga asal NTT. Emilia menekankan bahwa kehadiran negara di wilayah rawan sangat penting untuk memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, mengonfirmasi bahwa sejumlah warga NTT di Papua telah menyampaikan keinginan untuk dipulangkan ke daerah asal karena merasa tidak aman. Pemerintah Provinsi NTT dikatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan guna mengatasi persoalan ini, dengan opsi relokasi ke tempat yang lebih aman menjadi salah satu pertimbangan. Secara mediatif, situasi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-provinsi dan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta aparat keamanan. Upaya untuk melindungi warga sipil dari segala bentuk kekerasan perlu diprioritaskan, sekaligus membuka ruang dialog untuk mengatasi akar permasalahan keamanan di Papua secara komprehensif dan berkeadilan.