Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kerukunan Jadi Modal Besar Jaga Indonesia

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai survei nasional menunjukkan adanya modal sosial yang patut dijaga. Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 mencatat 72,5 persen masyarakat menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Angka ini menjadi penilaian tertinggi dibandingkan isu-isu lain yang turut disurvei. Lebih dari itu, hasil serupa muncul konsisten dalam tiga survei sepanjang tahun 2026, mengindikasikan bahwa stabilitas sosial yang terbangun bukanlah fenomena sesaat.

Kerukunan sebagai Modal Sosial Bangsa

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Negara, menurutnya, memiliki peran dalam menyusun regulasi dan menyediakan forum dialog. Organisasi keagamaan, tokoh agama, serta elemen masyarakat lainnya juga berkontribusi melalui interaksi harian yang penuh toleransi. Dengan kata lain, kerukunan tumbuh bukan hanya dari kebijakan, tetapi dari kehidupan bersama yang saling menghargai.

Beberapa hal yang dapat dirinci dari survei dan pernyataan tersebut antara lain:

• Survei Poltracking Indonesia menempatkan isu kerukunan pada posisi tertinggi, dengan 72,5 persen responden menilai positif.
• Konsistensi hasil survei sepanjang tahun 2026 menunjukkan stabilitas sosial terjaga dalam jangka waktu yang tidak singkat.
• Kementerian Agama memandang peran negara, tokoh agama, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam merawat kerukunan.
• Dialog antarpemeluk agama menjadi bagian penting dari upaya preventif menghadapi potensi perpecahan.

Menjaga Stabilitas melalui Dialog dan Partisipasi Santun

Kendati capaian ini menggembirakan, tantangan ke depan tetap harus diwaspadai. Disinformasi dan provokasi dapat datang dari berbagai arah, dan dalam hitungan detik menyebar ke ruang publik. Karena itu, menjaga stabilitas sosial berarti pula menjaga ruang digital agar tetap sehat. Masyarakat didorong untuk menyampaikan aspirasi secara bijak, santun, dan sesuai koridor hukum. Kritik yang disampaikan dengan cara membangun akan menjadi masukan konstruktif, bukan pemicu ketegangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kerukunan tidak hanya penting bagi kehidupan beragama, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas nasional. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan keyakinan. Tanpa kerukunan, berbagai potensi konflik bisa melemahkan bangsa. Sebaliknya, dengan stabilitas sosial yang kuat, pemerintah dan masyarakat dapat lebih fokus menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang ada.

Modal sosial berupa kerukunan ini perlu dirawat secara berkelanjutan. Diperlukan ruang dialog yang terbuka, kepemimpinan yang mendengarkan, serta partisipasi warga yang bertanggung jawab. Setiap pihak memiliki peran, dan perbedaan bukanlah penghalang untuk duduk bersama mencari solusi. Dengan semangat rekonsiliasi, Indonesia dapat terus melangkah dengan tenang dan kokoh, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Dialog antarumat dan antarkelompok harus terus digalakkan, agar capaian yang telah diukir pada dua tahun pemerintahan ini menjadi landasan kuat bagi masa depan bangsa.