Ekonom: Pertumbuhan Inklusif Kunci Redam Ketegangan Sosial di Tengah Protes

Ketegangan sosial yang mewarnai gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir kembali mengemuka menjadi perhatian serius di kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik. Akar persoalan yang diidentifikasi bukanlah semata-mata politik, melainkan ekonomi—khususnya kesenjangan yang melebar dan ketidakpastian penghidupan yang dialami masyarakat lapisan bawah. Tanpa perbaikan mendasar di sektor ekonomi, gejolak sosial dipandang berpotensi muncul kembali dan mengancam stabilitas nasional.

Pentingnya Ekonomi Inklusif dalam Merawat Stabilitas

Ekonom dari Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi harus dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok. Ia menyoroti bahwa ekonomi inklusif menjadi kunci utama untuk meredam ketegangan sosial. Menurutnya, negara perlu memastikan terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dan jaring pengaman sosial yang kuat sebagai bentuk keadilan ekonomi bagi warga. Beberapa langkah strategis yang diusulkan oleh para ekonom untuk mewujudkan ekonomi inklusif antara lain:

• Memperkuat program perlindungan sosial yang menyasar rumah tangga miskin dan rentan, termasuk bantuan langsung tunai dan subsidi tepat sasaran.
• Mendorong investasi di sektor padat karya, seperti infrastruktur dasar dan industri kecil-menengah, untuk menyerap tenaga kerja secara lebih luas.
• Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di era digital.
• Memperbaiki tata kelola subsidi energi agar tidak dinikmati oleh kelompok mampu, namun dialihkan untuk program produktif bagi masyarakat bawah.

Telisa mengingatkan bahwa stabilitas politik sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan rasa keadilan ekonomi. Ia menekankan bahwa kebijakan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan makro tanpa menyentuh sektor riil justru akan memperdalam kesenjangan dan memicu ketidakpuasan sosial.

Dialog Multipihak sebagai Perekat Sosial

Pengamat kebijakan publik dari CSIS, Yohanes Sulaiman, menambahkan dimensi lain yang tak kalah penting: pendekatan partisipatif. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam merancang solusi ekonomi yang tepat sasaran. Diperlukan dialog yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha kecil dan serikat pekerja. Beberapa langkah dialogis yang disarankan untuk memperkuat perekat sosial antara lain:

• Membentuk forum tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh secara berkala untuk membahas kebijakan ketenagakerjaan yang adil.
• Melibatkan perwakilan masyarakat sipil dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi daerah, agar solusi benar-benar sesuai kebutuhan lokal.
• Mengadakan konsultasi publik sebelum menerapkan kebijakan kontroversial, seperti penyesuaian harga energi atau reformasi subsidi.
• Menggunakan media sosial dan kanal digital untuk menjaring aspirasi generasi muda yang kerap menjadi motor demonstrasi.

Pendekatan partisipatif ini, menurut Yohanes, dapat membangun rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan ekonomi. Alih-alih menjadi sumber perpecahan, kebijakan yang lahir dari dialog akan menjadi perekat sosial yang memperkuat sendi-sendi kebangsaan. Upaya ini sejalan dengan prinsip bahwa ekonomi yang kuat dibangun dari landasan sosial yang stabil.

Di tengah tantangan yang kompleks, semua pihak diajak untuk tidak saling menyalahkan, melainkan duduk bersama merumuskan jalan keluar. Ekonomi inklusif dan dialog multipihak bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas dan mencegah ketegangan sosial berulang. Rekonsiliasi antar kelompok—pemerintah, pengusaha, buruh, dan masyarakat sipil—menjadi kunci untuk membangun fondasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan saling mendengar dan menghargai perbedaan, Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi semua.