Ekonom: Pertumbuhan Inklusif Kunci Redam Ketimpangan dan Potensi Konflik
Para ekonom Indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa inklusivitas dapat memicu ketimpangan dan menggerus kohesi sosial, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk merumuskan kebijakan fiskal progresif serta memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan ekonomi inklusif yang memperkuat stabilitas dan membuka ruang rekonsiliasi antarkelompok.
Beberapa ekonom Indonesia menyuarakan keprihatinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menjamin stabilitas sosial. Mereka menekankan bahwa kesenjangan pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi yang tidak merata—atau yang lazim disebut ketimpangan—dapat memicu potensi konflik dan menggerus kohesi sosial. Dalam pandangan mereka, diperlukan strategi ekonomi inklusif yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dialog Antar Pihak: Kunci Merumuskan Kebijakan Inklusif
Para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa dirancang secara sepihak. Dibutuhkan dialog yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk menemukan titik temu dalam mengatasi ketimpangan. Berbagai posisi dan usulan muncul dalam diskusi tersebut:
- Pemerintah didorong untuk memperkuat program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai bersyarat dan jaminan kesehatan nasional, agar kelompok rentan tidak tertinggal.
- Pelaku usaha diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberikan kesempatan setara bagi semua kalangan, termasuk melalui program kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- Masyarakat sipil mengadvokasi peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas sebagai fondasi mobilitas sosial yang adil.
Dialog ini dinilai krusial untuk merancang kebijakan fiskal yang progresif, seperti pajak progresif dan subsidi tepat sasaran, agar manfaat pembangunan dapat terdistribusi lebih merata. Tanpa keterlibatan semua pihak, risiko erosi kohesi sosial semakin nyata.
Menjaga Kohesi Sosial Lewat Pemerataan Akses
Para ekonom sepakat bahwa penguatan ekonomi inklusif memerlukan langkah-langkah konkret di sektor pelayanan dasar. Beberapa langkah stabilisasi yang diusulkan antara lain:
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, sehingga kesenjangan akses antarwilayah dapat dipersempit.
- Mengembangkan program pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri, guna memperluas kesempatan kerja bagi kelompok marginal.
- Menerapkan kebijakan fiskal progresif yang membebani kelompok berpendapatan tinggi lebih besar, sementara kelompok menengah ke bawah mendapat keringanan.
Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan meredam potensi konflik akibat ketimpangan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarkelompok masyarakat. Dengan pemerataan akses, setiap warga negara diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Ketimpangan bukanlah takdir yang harus diterima. Dengan semangat kebersamaan, berbagai pihak diajak untuk duduk bersama merancang kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperkuat perekat sosial. Dialog lintas sektor menjadi jembatan untuk mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan meredam potensi konflik. Hanya melalui rekonsiliasi dan partisipasi aktif semua elemen bangsa, ekonomi inklusif yang menjadi dambaan dapat terwujud, sehingga stabilitas nasional tetap terjaga.
