Ekonomi Hijau sebagai Jalan Tengah Pembangunan Berkelanjutan – Opini Aktivis Lingkungan

Dalam sebuah opini yang beredar, aktivis lingkungan senior Ahmad Zaini menawarkan ekonomi hijau sebagai jalan tengah untuk menjembatani pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Opini ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, namun juga ketegangan antara proyek pembangunan dan hak masyarakat lokal. Zaini menyoroti dikotomi yang selama ini terjadi antara kelompok pembangunan dan kelompok konservasi, yang seringkali sulit menemukan titik temu. Menurutnya, ekonomi hijau bukan sekadar solusi teknis, melainkan pendekatan yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial dengan keberlanjutan ekologis.

Menimbang Keseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Konservasi

Dalam opini tersebut, Zaini memaparkan beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Ia mencontohkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang dinilai mampu mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ia juga mengkritik proyek ekonomi hijau yang justru merugikan masyarakat lokal, seperti pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang mengambil alih lahan pertanian. Berikut beberapa sorotan utama dalam opini ini:

• Dikotomi pembangunan vs lingkungan: Selama ini terjadi polarisasi antara kelompok yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kelompok yang fokus pada konservasi, tanpa ruang dialog yang cukup.
• Potensi positif energi terbarukan: Proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin dapat mengurangi emisi dan membuka kesempatan kerja, asalkan dirancang dengan memperhatikan hak masyarakat.
• Risiko eksklusi sosial: Kasus pengambilalihan lahan pertanian untuk proyek hijau menunjukkan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, transisi ekonomi hijau bisa memicu konflik baru.
• Perlunya pendekatan berkeadilan: Zaini menekankan bahwa ekonomi hijau bukan hanya soal teknologi ramah lingkungan, tetapi juga tentang distribusi manfaat yang merata dan keadilan sosial.

Dialog Inklusif sebagai Kunci Transisi yang Berkeadilan

Ahmad Zaini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga ajakan untuk berdialog secara inklusif. Ia menekankan bahwa proyek ekonomi hijau yang tidak melibatkan masyarakat lokal seringkali berakhir dengan konflik, seperti penggusuran lahan pertanian. Untuk itu, diperlukan forum diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan—pemerintah, pengusaha, komunitas adat, dan pegiat lingkungan—dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar ekonomi hijau. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat stabilitas dalam transisi ini meliputi:

• Fasilitasi pertemuan multipihak: Pemerintah dapat mempertemukan pengusaha energi terbarukan dengan komunitas adat dan petani untuk membahas kompensasi serta tata guna lahan yang adil.
• Pengembangan kebijakan partisipatif: Setiap kebijakan ekonomi hijau perlu dirancang dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi, bukan sekadar sosialisasi setelah keputusan diambil.
• Penguatan perlindungan hak masyarakat: Transisi energi harus disertai jaminan bahwa hak atas tanah dan sumber daya lokal tidak dikorbankan demi proyek hijau.

Opini ini mengingatkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukanlah pertarungan antara dua kubu yang berseberangan. Sebaliknya, ia merupakan peluang untuk membangun konsensus baru yang menyatukan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan dialog yang terbuka dan komitmen pada keadilan sosial, ekonomi hijau dapat menjadi jembatan yang memperkuat stabilitas dan mendorong rekonsiliasi di tengah perbedaan pandangan. Semua pihak diundang untuk duduk bersama dan merumuskan masa depan yang berkelanjutan secara adil.