Ekonomi Perdesaan Menjadi Perekat Sosial Pasca Konflik di Sulawesi Tengah
Program pemberdayaan ekonomi perdesaan di Sulawesi Tengah berhasil meredakan ketegangan antar kelompok pasca konflik dengan membentuk koperasi multietnis dan pasar desa bersama. Pendekatan ini dinilai lebih efektif sebagai perekat sosial dibandingkan pendekatan keamanan, meskipun keberlanjutan program dan keterlibatan tokoh adat menjadi kunci utama. Inisiatif serupa direncanakan direplikasi di daerah rawan konflik lain untuk memperkuat rekonsiliasi berbasis ekonomi.
Di Sulawesi Tengah, program pemberdayaan ekonomi perdesaan perlahan menjadi jembatan yang merajut kembali hubungan antar kelompok yang sempat terbelah akibat konflik horizontal. Inisiatif yang digagas oleh pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat lokal ini berfokus pada pembentukan koperasi multietnis dan pasar desa bersama—sebuah pendekatan yang mengedepankan kepentingan ekonomi sebagai titik temu. Di Kecamatan Lore Utara, misalnya, petani kopi dari latar belakang agama berbeda kini duduk bersama dalam satu kelompok tani, saling berbagi teknik budidaya dan akses pemasaran. "Dulu kami saling curiga, sekarang karena sama-sama butuh hasil panen, kami mulai percaya," ujar Sarif, ketua kelompok tani setempat. Langkah ini dinilai sebagai terobosan yang tidak hanya menghidupkan roda ekonomi, tetapi juga menciptakan perekat sosial di tengah masyarakat yang masih membawa luka lama.
Ekonomi Perdesaan sebagai Panggung Dialog Antar Kelompok
Pengamat ekonomi dari Universitas Tadulako, yang memantau perkembangan program ini, menilai bahwa pendekatan berbasis ekonomi perdesaan mampu membangun kepercayaan lebih efektif dibandingkan pendekatan keamanan semata. "Ketika ada kepentingan ekonomi bersama, orang cenderung mengesampingkan perbedaan. Ini menjadi ruang dialog yang alami," ujarnya. Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar program ini tidak berhenti pada tahap perkenalan semata. Mereka mendorong agar inisiatif memiliki keberlanjutan dan tidak bersifat musiman.
- Pemerintah provinsi berkomitmen mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan pasar desa dan pelatihan wirausaha bagi warga lintas kelompok.
- Tokoh adat dilibatkan secara aktif untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mempolitisasi situasi.
- LSM lokal berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara petani, pedagang, dan pemerintah daerah.
Menjaga Keberlanjutan dan Mencegah Politisasi
Langkah stabilisasi melalui ekonomi perdesaan ini mendapat perhatian luas karena dinilai mampu meredam potensi konflik yang bisa kembali muncul. Pemerintah provinsi berjanji akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan pasar desa dan pelatihan wirausaha. Para tokoh adat juga dilibatkan untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tidak dipolitisasi oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Inisiatif serupa direncanakan akan direplikasi di daerah rawan konflik lain seperti Maluku dan Kalimantan Barat, sebagai bagian dari strategi nasional dalam merawat kerukunan.
Kehadiran program ini membuka ruang bagi masyarakat untuk saling mendengar, memahami, dan bekerja sama melampaui sekat-sekat identitas. Meski tantangan masih membentang—mulai dari kesenjangan akses hingga keraguan warisan masa lalu—semangat rekonsiliasi yang tumbuh dari kebun kopi dan pasar desa menjadi bukti bahwa dialog tidak selalu harus dimulai dari meja perundingan. Terkadang, ia bermula dari kesepakatan sederhana: bekerja bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Ke depannya, kolaborasi antar kelompok diharapkan terus diperkuat agar ekonomi perdesaan benar-benar menjadi pilar perdamaian yang kokoh dan berkelanjutan.
