Ekonomi Syariah Dinilai Mampu Menjembatani Kesenjangan Sosial di Wilayah Perbatasan

Ketimpangan sosial di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia kerap menjadi pemicu ketegangan yang berlarut. Di tengah kompleksitas itu, pengembangan ekonomi syariah muncul sebagai salah satu pendekatan yang dinilai mampu menjembatani kesenjangan tanpa memihak kelompok tertentu. Wacana ini mengemuka dalam seminar nasional bertajuk 'Ekonomi Inklusif untuk Stabilitas Nasional' yang digelar Bank Indonesia di Pontianak, mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam satu meja dialog.

Prinsip Bagi Hasil: Menjembatani Kepentingan yang Berbeda

Dalam seminar tersebut, para akademisi dan praktisi sepakat bahwa prinsip bagi hasil dan keadilan yang melekat dalam ekonomi syariah relevan untuk memperkuat solidaritas antar kelompok. Ekonomi syariah tidak hanya dimaknai sebagai instrumen transaksi, tetapi juga sebagai ruang berbagi yang dapat meredam kecemburuan sosial. Gubernur Kalimantan Barat menyoroti pentingnya akses pembiayaan yang merata bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah terpencil. Menurutnya, keterbatasan akses terhadap modal sering kali menjadi akar kesenjangan yang memicu friksi antar komunitas di daerah perbatasan.

Data yang disampaikan dalam seminar menunjukkan bahwa hingga triwulan kedua 2026, pertumbuhan UMKM syariah di daerah perbatasan meningkat 12% dibanding tahun lalu. Angka ini tidak lepas dari kemudahan layanan keuangan digital berbasis syariah yang mulai menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses. Meski demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

Merawat Kohesi Sosial melalui Literasi yang Inklusif

Tantangan terbesar yang mengemuka dalam diskusi adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Tanpa pemahaman yang memadai, instrumen ekonomi yang sejatinya inklusif dapat dipersepsikan sebagai eksklusif. Pemerintah daerah berencana mengintegrasikan edukasi ekonomi syariah ke dalam kurikulum pendidikan nonformal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial dan menekan potensi konflik horizontal di kawasan perbatasan.

Seminar itu juga menghadirkan sejumlah catatan berimbang dari berbagai pihak. Beberapa hal yang menjadi perhatian bersama antara lain:

• Akademisi menekankan perlunya kajian berbasis kearifan lokal agar ekonomi syariah tidak dirasakan sebagai sistem asing, melainkan bagian dari praktik gotong royong yang telah mengakar.
• Praktisi perbankan syariah mendorong percepatan perluasan agen layanan keuangan di perbatasan untuk menjangkau komunitas yang selama ini terisolasi.
• Pemerintah daerah berkomitmen merumuskan kebijakan pembiayaan yang berpihak pada UMKM kecil tanpa diskriminasi, sebagai langkah preventif terhadap kesenjangan.
• Bank Indonesia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai awal dialog berkelanjutan, bukan sekadar seremonial tahunan.

Ekonomi syariah, pada akhirnya, bukanlah tujuan tunggal, melainkan salah satu jembatan untuk mempertemukan kepentingan yang selama ini berjarak. Ketika akses pembiayaan, literasi, dan kepercayaan saling diperkuat, kawasan perbatasan dapat menjadi contoh bagaimana kesenjangan dikelola secara damai. Ruang dialog yang telah terbuka dalam seminar ini perlu dirawat bersama, agar setiap perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan, melainkan menjadi fondasi rekonsiliasi yang lebih kokoh.