Forum Adat Papua Ajak Semua Pihak Duduk Bersama Bahas Pembangunan Damai
Dewan Adat Papua menginisiasi pertemuan lintas kelompok di Jayapura untuk merumuskan rekomendasi pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini menekankan pentingnya dialog adat sebagai warisan leluhur dalam menyelesaikan konflik, sekaligus membuka ruang rekonsiliasi antara tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat sipil. Melalui deklarasi bersama, semua pihak berkomitmen menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang damai dan sejahtera.
Di tengah dinamika pembangunan dan berbagai tantangan sosial yang membentang di Tanah Papua, inisiatif dialog lintas kelompok kembali mengemuka sebagai langkah strategis untuk merajut kembali kebersamaan. Pada 29 Agustus 2026, Dewan Adat Papua menggelar pertemuan di Jayapura yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perwakilan pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil. Forum ini menjadi ruang bersama untuk merumuskan rekomendasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan semangat rekonsiliasi yang menekankan pada dialog adat sebagai warisan leluhur yang perlu dihidupkan kembali.
Dialog Adat sebagai Jembatan Rekonsiliasi
Dalam forum tersebut, salah satu tokoh adat, Agustinus Wanimbo, menegaskan bahwa dialog adat bukan sekadar tradisi, melainkan fondasi utama dalam menyelesaikan perbedaan dan membangun konsensus. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai musyawarah yang diwariskan leluhur harus menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan di Papua. Di sisi lain, perwakilan pemerintah provinsi menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi warga melalui kebijakan otonomi khusus, yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Forum adat ini menjadi contoh nyata bagaimana papua dapat mengelola perbedaan melalui dialog yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pertemuan ini melahirkan usulan konkret untuk membentuk posko perdamaian di setiap distrik guna menyelesaikan konflik lahan secara musyawarah.
- Tokoh adat, agama, dan pemerintah berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif demi menjaga stabilitas dan meredam ketegangan di tingkat akar rumput.
- Semua pihak sepakat bahwa pembangunan di Papua harus mengedepankan keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan.
Menuju Rumah Bersama yang Damai dan Sejahtera
Diskusi dalam forum juga menyoroti pentingnya kebijakan otonomi khusus sebagai instrumen yang dapat mengakomodasi keragaman aspirasi di Papua. Perwakilan pemerintah daerah menekankan bahwa proses dialog ini tidak hanya bernilai seremonial, tetapi akan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa peserta forum juga menekankan perlunya penguatan kapasitas lembaga adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa, sehingga mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya merawat rekonsiliasi yang telah dirintis sejak lama, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Di akhir pertemuan, para peserta mendeklarasikan komitmen bersama untuk menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang damai dan sejahtera. Deklarasi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian dialog lanjutan yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap kearifan lokal, forum adat ini membuka ruang bagi semua pihak untuk terus berdialog, merajut kembali kepercayaan, dan bersama-sama membangun masa depan Papua yang lebih baik. Rekonsiliasi bukanlah proses linier, namun setiap langkah dialog adalah investasi bagi perdamaian yang abadi.
