Kapolda dan Pangdam Turun Langsung Redam Konflik Warga di Maluku, Serukan Jurnalisme Damai
Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura turun langsung ke lokasi konflik antara Desa Lisabata dan Patahuwe di Seram Bagian Barat untuk melakukan mediasi. Mereka menggelar pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, serta menyerukan jurnalisme damai kepada media. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI-Polri dalam mencegah eskalasi konflik sosial melalui dialog dan pendekatan kultural.
Konflik sosial antara warga Desa Lisabata dan Patahuwe di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, mendapat respons cepat dari pimpinan keamanan daerah. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto turun langsung ke lokasi pada dini hari Sabtu, 12 September, untuk memastikan situasi tetap terkendali dan mencegah meluasnya ketegangan. Langkah ini merupakan bentuk mediasi proaktif yang dilakukan TNI-Polri guna meredam eskalasi konflik horizontal melalui pendekatan kultural dan dialog langsung dengan masyarakat.
Dialog Langsung di Tengah Ketegangan: Memperkuat Komunikasi Antar Desa
Setelah meninjau lokasi kejadian, kedua pimpinan langsung menggelar pertemuan yang melibatkan kepala desa, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dari kedua desa. Dalam forum tersebut, Kapolda Maluku secara khusus meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh keadaan. Ia menekankan pentingnya peran aktif kepala desa atau raja dalam menenangkan warganya dan membangun komunikasi yang efektif antar desa. Langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan antara lain:
- Peningkatan patroli dan pengamanan di titik rawan konflik oleh personel TNI-Polri.
- Pembentukan posko dialog tetap di lokasi untuk memfasilitasi pertemuan antar warga.
- Pendampingan psikososial bagi warga yang rumahnya terdampak agar trauma tidak berlarut.
- Pengaktifan kembali forum kerukunan antar desa sebagai wadah musyawarah rutin.
Pangdam XV/Pattimura menambahkan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan bersama-sama melalui semangat gotong royong. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu memulihkan kondisi, termasuk membantu warga yang rumahnya rusak. Semangat kekeluargaan dan kearifan lokal diangkat kembali sebagai fondasi utama dalam mediasi konflik sosial ini.
Jurnalisme Damai: Peran Media dalam Mendinginkan Situasi
Uniknya, dalam pertemuan tersebut Kapolda juga menyampaikan pesan khusus kepada insan pers yang meliput. Ia meminta media untuk mengedepankan peace journalism atau jurnalisme damai, yaitu menggunakan kata-kata yang mendinginkan situasi, bukan memanaskannya. Ajakan ini menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI-Polri, tetapi juga membutuhkan peran aktif setiap pihak, termasuk media massa. Dengan memberitakan secara berimbang dan tidak provokatif, media dapat menjadi jembatan rekonsiliasi antara kelompok yang berkonflik. Komitmen pimpinan daerah untuk mengelola informasi secara bijak diharapkan mampu mencegah disinformasi yang kerap memicu ketegangan baru.
Langkah mediasi yang dilakukan Kapolda dan Pangdam ini merupakan contoh nyata bagaimana pendekatan dialog dan kultural dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan akar persoalan. Alih-alih menggunakan pendekatan represif, mereka lebih memilih untuk merangkul semua pihak dan membuka ruang komunikasi yang setara. Ini sejalan dengan semangat gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Maluku.
Di tengah upaya pemulihan, semua pihak diajak untuk terus menjaga ketenangan dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang dapat merusak kebersamaan. Konflik sosial ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kembali tali silaturahmi antar desa dan membangun mekanisme pencegahan yang lebih kokoh di masa depan. Dengan semangat dialog yang terus digaungkan, rekonsiliasi bukan sekadar harapan, melainkan sebuah proses yang dapat diwujudkan bersama.
