Kapolri Instruksikan Jajarannya Utamakan Pendekatan Humanis dan Dialog

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Kepolisian RI untuk mengedepankan pendekatan humanis, dialog, dan komunikasi dalam mengelola situasi keamanan publik, khususnya saat menghadapi unjuk rasa. Instruksi ini lahir dari refleksi atas berbagai masukan masyarakat dan upaya menjaga keseimbangan antara hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat dengan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Langkah ini menegaskan bahwa tugas pokok polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dan memastikan setiap ekspresi demokrasi berjalan secara damai.

Pendekatan Humanis sebagai Jembatan Dialog

Dalam instruksinya, Kapolri menekankan pentingnya sikap profesional dan proporsional dari seluruh aparat. Ia meminta jajarannya untuk menghindari tindakan berlebihan yang dapat memicu ketegangan baru, dan sebaliknya aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda dan mahasiswa. Tujuannya adalah menciptakan suasana kondusif dan mencegah kesalahpahaman. Beberapa langkah konkret yang diinstruksikan antara lain:

• Mengutamakan dialog sebagai langkah pertama dalam setiap interaksi dengan massa aksi.
• Menerapkan pendekatan humanis dengan bersikap ramah, mendengarkan aspirasi, dan menghindari provokasi.
• Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara aksi dan tokoh masyarakat untuk mengelola jalannya unjuk rasa secara tertib.
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan hukum agar hak menyampaikan pendapat tidak disalahgunakan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, yang selama ini kerap disorot dalam penanganan aksi massa. Kapolri menegaskan bahwa transformasi menuju kepolisian yang lebih humanis merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas nasional.

Menjaga Kepercayaan Publik Melalui Profesionalisme

Namun, Kapolri juga mengingatkan bahwa pendekatan humanis tidak berarti mengabaikan penegakan hukum. Terhadap tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum atau mengancam keselamatan orang lain, polisi akan tetap bertindak tegas berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan ini menempatkan posisi kepolisian secara berimbang: sebagai pelindung masyarakat sekaligus penegak hukum yang adil. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, langkah-langkah berikut akan diterapkan secara proporsional:

• Identifikasi pelaku kekerasan berdasarkan bukti visual dan keterangan saksi, bukan atas dasar kelompok atau afiliasi.
• Penindakan hukum hanya dilakukan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana, bukan terhadap peserta aksi yang damai.
• Penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan tingkat ancaman, dengan mengutamakan pencegahan.

Dengan keseimbangan antara dialog dan penegakan hukum, diharapkan setiap aksi unjuk rasa dapat berlangsung tanpa menimbulkan korban atau kerusakan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat luas.

Dialog dan rekonsiliasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Kapolri mengajak semua pihak, baik aparat maupun masyarakat, untuk terus membuka ruang komunikasi dan saling memahami. Melalui pendekatan humanis yang konsisten dan profesional dalam setiap tugas, diharapkan kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin kuat, dan setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai tanpa mengorbankan keamanan bersama. Semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus terus dijaga agar Indonesia tetap menjadi rumah bagi semua suara.