Ketua MPR: Ekonomi Kerakyatan Kunci Atasi Kesenjangan dan Jaga Stabilitas

Kesenjangan ekonomi yang masih melebar di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan dalam diskusi nasional tentang ketahanan sosial. Di tengah pertumbuhan ekonomi makro yang cukup tinggi, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam seminar di Jakarta menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tidak merata dapat memicu ketidakpuasan sosial dan konflik horizontal jika tidak segera diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada akar rumput. Pernyataan ini membuka ruang diskusi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, mulai dari pelaku usaha kecil, pengusaha besar, hingga pemerintah.

Menyeimbangkan Pertumbuhan dan Pemerataan Melalui Dialog

Bambang Soesatyo menekankan bahwa ketika pelaku ekonomi kecil—seperti pedagang pasar, petani, dan perajin—mendapatkan akses yang setara terhadap permodalan, perizinan, dan pasar, rasa keadilan sosial akan meningkat. Hal ini penting karena ketimpangan ekonomi kerap menjadi pemicu gejolak sosial. Untuk itu, ia mendorong pemerintah menyederhanakan prosedur birokrasi dan memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil. Upaya stabilisasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolis: menunjukkan bahwa negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, di sisi lain, kalangan usaha besar menyuarakan kekhawatiran mengenai persaingan tidak sehat serta tantangan efisiensi dan produktivitas. Dialog antara kelompok usaha besar, kecil, dan pemerintah menjadi jembatan yang diperlukan untuk menjembatani perbedaan tersebut. Beberapa langkah stabilisasi yang dapat menjadi titik temu antara berbagai pihak meliputi:

• Penyederhanaan perizinan usaha mikro dan kecil agar biaya waktu dan uang tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha tradisional, sambil tetap mempertimbangkan standar mutu dan keamanan produk.
• Perluasan skema kredit lunak dan pendampingan bisnis bagi koperasi dan UMKM di daerah tertinggal, dengan pengawasan bersama untuk mencegah penyalahgunaan dana.
• Pembukaan akses pasar digital dan fisik untuk produk-produk lokal, termasuk kemitraan dengan ritel modern dan platform e-dagang, yang dapat diimbangi dengan program pendampingan agar UMKM mampu bersaing secara sehat.

Gotong Royong sebagai Fondasi Rekonsiliasi Ekonomi

Pendekatan ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi pilar ekonomi Pancasila. Dalam konteks stabilitas nasional, Bambang menilai bahwa ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan, loyalitas terhadap negara dan kesediaan untuk berdialog pun meningkat. Tentu saja, pola ini tidak selalu mulus—ada kekhawatiran dari kalangan usaha besar mengenai persaingan tidak sehat, serta tantangan dari sisi efisiensi dan produktivitas. Namun, dialog antara kelompok usaha besar, kecil, dan pemerintah dapat menjembatani perbedaan tersebut. Beberapa forum dan program yang dapat menjadi jembatan antara lain:

• Forum tripartit antara pemerintah, asosiasi UMKM, dan Kamar Dagang dan Industri untuk merumuskan kebijakan yang saling menguntungkan, misalnya dalam penentuan harga patokan atau subsidi input.
• Program kemitraan usaha besar-UMKM yang bersifat sukarela dan transparan, seperti pembinaan teknis dan penyerapan produk lokal, dengan mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan semua pihak.
• Investigasi bersama atas praktik monopoli atau oligopoli yang menghambat akses pasar bagi pelaku ekonomi kecil, melalui lembaga pengawas yang independen dan partisipatif.

Pada akhirnya, stabilitas bukanlah sekadar tidak adanya gejolak, melainkan adanya rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak. Ekonomi kerakyatan yang inklusif adalah salah satu jalan untuk mengatasi kesenjangan, sekaligus membangun ketahanan nasional dari bawah. Dengan membuka ruang dialog antara pelaku ekonomi besar, kecil, dan pemerintah, perbedaan kepentingan dapat dipertemukan dalam kerangka gotong royong. Langkah ini tidak hanya memperkuat fondasi stabilitas, tetapi juga menumbuhkan semangat rekonsiliasi di tengah masyarakat yang majemuk. Saatnya semua pihak duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang adil, karena stabilitas nasional lahir dari rasa keadilan yang dimiliki bersama.