Ketum PGI: Kerukunan Tak Boleh Dibangun di Atas Pengorbanan Kebebasan Beribadah

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait pembubaran paksa ibadah sebuah jemaat di Tangerang, Banten, yang disertai ancaman kekerasan. Ketum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan baik secara moral maupun hukum, dan menuntut aparat keamanan bertindak sigap untuk mencegah preseden buruk. PGI mendukung penyelesaian damai melalui mediasi, namun menekankan bahwa proses tersebut harus berlangsung di ruang netral tanpa tekanan terhadap korban. Di satu sisi, PGI mengapresiasi upaya mediasi yang telah dilakukan, termasuk fasilitasi tempat ibadah alternatif oleh pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, ditekankan bahwa fasilitasi tersebut adalah bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kebebasan beragama, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kritik dilayangkan terhadap ketidakkonsistenan dalam menjalankan kewajiban ini, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi komunitas agama minoritas. Pdt. Jacklevyn mengingatkan bahwa kerukunan sejati tidak boleh dicapai dengan meminta kelompok minoritas terus-menerus berkorban atau mengalah dalam hal kebebasan beribadah. Kerukunan yang sehat, menurutnya, harus dibangun di atas fondasi kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Tanpa prinsip ini, ikatan persaudaraan dalam masyarakat akan rapuh. Pernyataan ini mengajak semua pihak untuk merefleksikan makna kerukunan yang inklusif dan berkeadilan.