Komisi I DPR Kecam Pidato PM Kepulauan Solomon di PBB, Dorong Dialog dan Kerja Sama Konstruktif

Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang mengangkat isu Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB, kembali mengemuka dalam panggung diplomasi internasional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan tanggapan yang tegas namun tetap mengedepankan semangat dialog. Dalam keterangannya, ia menegaskan penolakan terhadap narasi yang dinilai mencampuri kedaulatan Indonesia, namun di saat yang sama membuka ruang untuk saling memahami. Sukamta juga menyebut bahwa masih terdapat kesenjangan informasi mengenai situasi aktual di Papua, sehingga kebutuhan akan komunikasi yang lebih terbuka antarparlemen menjadi penting untuk dijembatani.

Menjembatani Kesenjangan Informasi Melalui Dialog Antarparlemen

Menurut Sukamta, respon terhadap isu Papua di forum internasional tidak semestinya didasarkan pada asumsi sepihak, melainkan pada fakta dan pemahaman yang utuh. Karena itu, ia menguraikan tiga pendekatan utama yang dinilai perlu untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di Papua secara berimbang. Pertama, memperkuat upaya kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, dengan menekankan hak dasar untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan. Pendekatan ini, lanjutnya, memerlukan penegakan hukum yang humanis dan preventif agar keselamatan publik senantiasa menjadi prioritas utama.

Kedua, pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif dan merata, mencakup akses pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga, Sukamta menilai diplomasi parlemen perlu diperkuat untuk menyajikan informasi yang lebih berimbang mengenai perkembangan di Papua. Langkah ini, menurutnya, bukan hanya sebagai bentuk koreksi atas narasi yang keliru, tetapi juga sebagai ajakan untuk melihat langsung realitas pembangunan yang tengah berjalan. Berikut poin-poin penting yang menjadi perhatian bersama:

• Penguatan upaya kemanusiaan serta perlindungan warga sipil di Papua.
• Pemenuhan HAM melalui pembangunan inklusif di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
• Penguatan diplomasi parlemen untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan transparan.
• Mendorong dialog langsung antarparlemen Indonesia dan Kepulauan Solomon.

Mendorong Kerja Sama Konstruktif di Kawasan Pasifik

Di tengah perbedaan pandangan, Sukamta menekankan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, seharusnya diarahkan pada kerja sama yang konstruktif dan saling menghormati. Menurutnya, stabilitas kawasan akan semakin kokoh apabila setiap pihak saling memahami dan menghargai kedaulatan masing-masing. Dalam konteks inilah, Komisi I DPR RI menyatakan kesediaannya untuk membuka ruang dialog dan mengundang parlemen Kepulauan Solomon untuk melihat langsung perkembangan pembangunan serta upaya perlindungan HAM di Papua. Ajakan ini merupakan bentuk transparansi sekaligus langkah nyata untuk membangun kepercayaan bersama.

Lebih lanjut, Sukamta berharap bahwa isu Papua tidak dijadikan alat untuk memperlebar jurang perbedaan, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi dan memperdalam pemahaman tentang kondisi faktual di lapangan. Dengan pendekatan yang lebih dialogis, diharapkan kesalahpahaman yang selama ini terjadi dapat diminimalisir. Pada akhirnya, tujuan bersama yang ingin dicapai adalah terciptanya stabilitas kawasan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Dialog yang terbuka dan saling menghargai merupakan jalan terbaik untuk merawat hubungan baik antarnegara di kawasan Pasifik. Melalui semangat saling menghormati kedaulatan dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ruang untuk rekonsiliasi dan kerja sama yang lebih erat tetap terbuka lebar. Sudah saatnya perbedaan pendapat disikapi dengan kepala dingin dan hati yang lapang, demi masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi semua.