Konflik di Papua Memanas, Guru Besar UNJ: Negara Tak Boleh Kalah dari Pelaku Kekerasan!

Dinamika keamanan dan sosial di wilayah Papua terus menjadi perhatian dalam upaya mencari titik keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan warga sipil, dan pembangunan. Perspektif dari berbagai pakar, termasuk dalam dunia pendidikan, menawarkan pendekatan terintegrasi untuk membangun stabilitas dan kepercayaan masyarakat dalam konteks yang kompleks ini. Isu ini menyentuh aspek mendasar seperti peran Negara dalam keamanan, serta pentingnya pelayanan publik sebagai fondasi perdamaian.

Merajut Stabilitas melalui Pendekatan Keamanan dan Perlindungan yang Adaptif

Dalam upaya membangun kondisi yang kondusif, dibutuhkan pendekatan keamanan yang adaptif dan terukur, khususnya dalam menghadapi dinamika yang melibatkan kelompok-kelompok seperti KKB di Papua. Pakar pendidikan Abdul Haris Fatgehipon menilai bahwa tanggung jawab negara untuk melindungi ruang hidup masyarakat dari kekerasan merupakan komponen awal yang diperlukan. Namun, pendekatan ini perlu senantiasa diimbangi dengan prinsip-prinsip perlindungan warga sipil, terutama kelompok rentan yang terdampak langsung. Strategi keamanan harus menghormati konteks lokal dan keragaman sosial, dengan koordinasi yang konsisten antara aspek keamanan, hukum, dan sosial untuk mengurangi intensitas ketegangan.

Analisis konflik di wilayah tersebut seringkali dilihat melalui dua dimensi yang saling terkait. Pendekatan terhadap kedua dimensi ini dianggap krusial untuk membuka ruang yang lebih aman bagi dialog.

• Dimensi Vertikal: Mencakup dinamika hubungan antara masyarakat dan negara, yang memerlukan pendekatan komunikasi dan kelembagaan yang jelas serta konstruktif.
• Dimensi Horizontal: Melibatkan relasi antar-kelompok di dalam masyarakat itu sendiri, yang membutuhkan mediasi dan pendekatan berbasis budaya untuk mencegah eskalasi dan memperkuat kohesi sosial.

Mengukir Kepercayaan Melalui Fondasi Pelayanan Publik dan Inklusi

Di luar aspek teknis keamanan, pendekatan jangka panjang dianggap perlu menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Penguatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar diharapkan dapat secara langsung memulihkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan. Strategi ini harus melibatkan berbagai aktor kunci di tingkat lokal, mengakui mereka sebagai bagian integral dari solusi.

Beberapa elemen kunci yang sering disoroti untuk membangun fondasi ini meliputi:

• Koordinasi yang harmonis antara kebijakan keamanan dan program pembangunan sosial yang inklusif serta merata ke seluruh lapisan masyarakat.
• Pemulihan kehidupan warga terdampak, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi, dengan pendekatan yang manusiawi dan memulihkan martabat.
• Penguatan partisipasi masyarakat luas, termasuk peran sentral tokoh adat, agama, dan pemuda, dalam setiap proses pembangunan dan perencanaan masa depan.

Upaya membangun kondisi damai di Papua merupakan perjalanan kompleks yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan keterbukaan semua pihak. Narasi akhir harus selalu mengarah pada ruang pertemuan, di mana suara semua kelompok didengar dan dicari titik temu untuk kebaikan bersama. Semangat rekonsiliasi dan dialog yang konstruktif tetap menjadi harapan utama untuk mengakhiri siklus kekerasan dan membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di bumi Cenderawasih.