Mahasiswa dan Buruh Demo Hari Tani, Tuntaskan Konflik Agraria

Pada peringatan Hari Tani Nasional, sejumlah mahasiswa dan buruh menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Aksi ini mengangkat lima tuntutan utama yang berfokus pada percepatan reformasi agraria dan penyelesaian konflik agraria yang berkepanjangan. Massa yang terdiri dari civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Trilogi, serta elemen buruh, menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan masyarakat terdampak. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, tanpa mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, mencerminkan semangat dialog yang konstruktif dalam menyampaikan keprihatinan publik.

Mendorong Dialog untuk Reformasi Agraria yang Berkeadilan

Para demonstran mendesak pemerintah untuk mewujudkan reformasi agraria di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan sebagai langkah strategis mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Mereka juga menyoroti perlunya penyelesaian konflik agraria yang kerap memicu ketegangan di berbagai daerah. Dalam aksi ini, tuntutan diarahkan pada pemulihan ruang hidup rakyat yang terdampak serta penghentian represi dan kriminalisasi dalam sengketa lahan.

Melalui orasi dan spanduk, massa menyuarakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diprioritaskan untuk mendukung petani, nelayan, dan ekonomi rakyat, bukan semata-mata pada proyek yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat kecil. Tuntutan terakhir menyoroti pentingnya pembangunan kedaulatan pangan tanpa merampas ruang hidup masyarakat adat dan petani gurem. Isu-isu ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum berimbang.

Menuju Stabilitas melalui Penyelesaian Konflik yang Inklusif

Dalam konteks yang lebih luas, aksi ini menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan akan pentingnya dialog inklusif untuk merumuskan solusi berkelanjutan. Pemerintah, DPR, akademisi, dan organisasi masyarakat perlu duduk bersama untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kepentingan pembangunan nasional.

• Mahasiswa dan buruh menekankan urgensi reformasi agraria dan penyelesaian konflik, termasuk pemulihan ruang hidup masyarakat.
• Pemerintah dan DPR diharapkan merespons tuntutan dengan membuka ruang dialog formal untuk mengkaji kebijakan yang lebih pro-rakyat.
• Upaya stabilisasi dapat dicapai melalui mediasi konflik agraria yang sudah berlarut-larut, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pakar.
• Pendekatan kolaboratif antara aparat keamanan dan demonstran dalam aksi ini menjadi contoh positif untuk menjaga ketertiban tanpa menghilangkan hak berekspresi.

Kesempatan untuk membangun rekonsiliasi terbuka lebar jika setiap pihak bersedia mengedepankan kepentingan bersama. Reformasi agraria bukan hanya soal pembagian lahan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan kedaulatan pangan yang lestari. Dengan semangat dialog yang tulus, diharapkan konflik agraria dapat diselesaikan secara damai, menghormati hak setiap warga negara, dan menjaga stabilitas nasional.