Menanti "Restorative Justice" untuk Demonstran yang Ditahan Polisi

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani kasus penahanan anak dan mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Langkah ini disambut sebagai angin segar dalam upaya meredakan ketegangan pasca-protes, di mana proses hukum konvensional kerap memicu perpecahan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan punitif menuju solusi yang lebih dialogis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara aparat, demonstran, dan masyarakat luas.

Mendorong Dialog dan Pemulihan Hubungan

Pendekatan restorative justice dipandang sebagai instrumen mediasi yang konstruktif untuk menjembatani kepentingan antara pihak berwajib dan para demonstran. Alih-alih berfokus pada pembalasan hukum, mekanisme ini memberikan ruang bagi tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional, sekaligus membuka jalan reintegrasi sosial. Menko Yusril menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak hanya meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga mengembalikan fokus pada substansi aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa. Beberapa elemen kunci dari pendekatan ini meliputi:

• Mediasi konstruktif antara aparat penegak hukum dan demonstran untuk mencapai kesepakatan damai.
• Pemulihan hubungan yang retak akibat tindakan anarkis atau penahanan, dengan mengedepankan dialog dan saling pengertian.
• Tanggung jawab proporsional bagi pelaku, tanpa menghilangkan hak mereka untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
• Prioritas pada anak dan mahasiswa sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Menuju Stabilitas Melalui Keadilan Restoratif

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa secara terbuka meminta polisi melepaskan para tersangka, menandakan adanya dialog politik lintas lembaga untuk menemukan solusi yang lebih manusiawi. Dukungan dari parlemen ini memperkuat sinyal bahwa negara tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan kemanusiaan dalam penanganan konflik. Namun demikian, penerapan restorative justice masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan konsistensi di tingkat operasional dan menghindari tumpang tindih dengan proses hukum yang sudah berjalan. Beberapa langkah yang dinilai penting untuk menjaga stabilitas antara lain:

• Koordinasi intensif antara Kemenko Kumham Imipas, Polri, dan DPR untuk menyamakan persepsi tentang kriteria kasus yang bisa diselesaikan secara restoratif.
• Sosialisasi mekanisme kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi impunitas, tetapi justru mengedepankan keadilan yang memulihkan.
• Evaluasi dampak terhadap hubungan polisi-masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan aktivis, guna mencegah eskalasi konflik di masa depan.

Penerapan konsep ini diharapkan dapat menjadi model penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada perdamaian dan rekonsiliasi, daripada sekadar pembalasan hukum. Dengan mengedepankan dialog dan keadilan restoratif, negara menunjukkan keseriusannya dalam menjunjung tinggi HAM dan memperkuat legitimasi sistem hukum. Masyarakat pun diajak untuk melihat proses ini bukan sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai langkah dewasa dalam menyelesaikan silang pendapat. Ke depannya, semangat rekonsiliasi ini perlu dirawat bersama agar setiap perbedaan dapat dikelola secara konstruktif tanpa meninggalkan rasa keadilan di salah satu pihak.