Menko Perekonomian: Pertumbuhan Inklusif Kunci Redam Ketegangan Sosial

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata merupakan fondasi penting untuk meredam potensi ketegangan sosial di masyarakat. Pandangan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kuliah umum di Universitas Indonesia yang membahas strategi memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah rawan konflik. Pernyataan tersebut hadir di tengah kesadaran bahwa kesenjangan antardaerah masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas nasional, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pendekatan ekonomi yang perlu diimbangi dengan keadilan dan kepastian hukum.

Ekonomi Inklusif sebagai Perekat Sosial

Airlangga menekankan bahwa investasi pada sektor padat karya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan konektivitas digital dapat menjadi perekat sosial yang memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa. Menurutnya, ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung—misalnya melalui lapangan kerja baru dan kesempatan usaha yang merata—potensi konflik horizontal bisa ditekan. Pemerintah terus mendorong kebijakan fiskal yang pro-pemerataan dan percepatan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan yang masih ada. Sejumlah program prioritas yang disebutkan meliputi:

• Program padat karya di wilayah tertinggal, perbatasan, dan pascakonflik untuk menyerap tenaga kerja lokal.
• Bantuan permodalan dan pendampingan bagi UMKM di daerah rawan ketegangan sosial untuk menciptakan kemandirian ekonomi.
• Perluasan akses internet dan digitalisasi layanan publik agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi global.

Dialog Keadilan dan Kepastian Hukum

Di sisi lain, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, memberikan pandangan berimbang bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memang dapat meredakan ketegangan, namun tidak cukup hanya dengan program ekonomi. Menurut Bhima, masyarakat di daerah konflik seringkali membutuhkan lebih dari sekadar kesempatan kerja; mereka menginginkan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak dasar. Ia menekankan bahwa pemerataan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan keadilan agar stabilitas nasional benar-benar terwujud. Beberapa poin penting dari perspektif ini meliputi:

• Perlunya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif di daerah rawan konflik.
• Pentingnya perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat lokal agar tidak termarjinalkan.
• Keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan riil.

Dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi ini menyoroti bahwa isu ekonomi dan keadilan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menjaga stabilitas sosial. Kedua belah pihak sepakat bahwa pendekatan multidimensi diperlukan, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga penguatan supremasi hukum. Perbedaan penekanan justru menjadi peluang untuk memperkaya strategi kebijakan yang lebih holistik.

Kesadaran akan kompleksitas ketegangan sosial mendorong semua pihak untuk terus membuka ruang dialog lintas sektor. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada indikator pertumbuhan, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat di daerah yang rentan konflik. Dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi dan pemerataan, maka ekonomi inklusif dapat benar-benar menjadi jembatan yang menyatukan, bukan sebaliknya. Langkah-langkah kecil seperti forum musyawarah desa, keterbukaan data pembangunan, dan keterlibatan tokoh masyarakat lokal bisa menjadi awal yang konkret untuk merajut kembali kepercayaan sosial yang sempat retak.