Menko Perekonomian: Program Padat Karya Tunai Dipercepat untuk Serap Tenaga Kerja di Daerah Rawan Konflik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menginstruksikan percepatan program padat karya tunai di sejumlah daerah yang identik dengan ketegangan sosial atau tingkat pengangguran tinggi. Kebijakan ini, menurutnya, bukan sekadar program ekonomi, melainkan juga instrumen untuk menjaga kohesi sosial dengan memberikan lapangan kerja dan harapan. Program akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan perbaikan fasilitas umum yang langsung melibatkan warga setempat. Sejumlah pengamat ekonomi menyambut baik langkah ini, namun mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyaluran dana dan seleksi peserta kerja untuk mencegah timbulnya kecemburuan baru. Di sisi lain, aktivis buruh mengapresiasi niat pemerintah tetapi menekankan bahwa program ini harus beriringan dengan perlindungan hak-hak pekerja formal. Pendekatan ekonomi yang inklusif dianggap sebagai salah satu cara praktis meredam gejolak dengan meningkatkan kesejahteraan langsung di komunitas.