Menko Polkam Desak Percepatan Penanganan Pascakonflik di Papua Pegunungan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026. Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ini menjadi langkah penting untuk memastikan pemulihan di Papua berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak. Dalam suasana yang membutuhkan ketenangan, pertemuan ini juga mengedepankan semangat dialog lintas sektor agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang urgensi penanganan.

Percepatan Pemulihan: Menyatukan Langkah Pusat dan Daerah

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa kecepatan aksi menjadi prioritas utama, sehingga masyarakat terdampak tidak dibiarkan menunggu terlalu lama. Setiap unsur pelaksana diminta memiliki penanggung jawab yang jelas guna menghindari tumpang tindih dan memastikan rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan efektif. Fokus utama penanganan diarahkan pada pembangunan kembali 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD, sebagaimana dilaporkan Bupati Jayawijaya, Atenius Murip. Bupati Murip juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga dukungan penuh dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses pemulihan tidak terhambat oleh faktor administrasi.

• Kecepatan penanganan dengan penanggung jawab yang jelas di setiap lini pelaksanaan;
• Rekonstruksi 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD di wilayah terdampak;
• Percepatan koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk memperjelas pembagian tugas serta target waktu;
• Pendataan cepat dan akurat sebagai dasar penyusunan langkah pemulihan yang tepat sasaran.

Dialog Kultural: Akar Pemulihan Sosial di Papua

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengingatkan bahwa pemulihan pascakonflik tidak boleh semata-mata berfokus pada infrastruktur. Pemulihan kehidupan sosial masyarakat dan upaya pencegahan konflik berulang harus menjadi perhatian yang sama pentingnya. Pendekatan kultural dinilai mampu menyentuh akar persoalan dan membuka jalan dialog yang lebih damai di Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera membentuk tim teknis guna memperjelas pembagian pekerjaan dan time frame pelaksanaan, sekaligus memperkuat ruang musyawarah bagi seluruh elemen masyarakat.

• Pemulihan fasilitas publik dan ruang sosial secara berimbang, bukan hanya bangunan fisik;
• Pendekatan kultural yang menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat Papua;
• Pembentukan tim teknis di daerah untuk memastikan target waktu pelaksanaan yang realistis;
• Penguatan dialog lintas kelompok sebagai sarana mencegah konflik dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Pascakonflik di Papua Pegunungan adalah pengingat bahwa pemulihan sejati menuntut kesabaran, empati, dan keterlibatan semua pihak. Tidak ada jalan tunggal menuju rekonsiliasi; yang ada adalah komitmen bersama untuk terus duduk dalam dialog, saling mendengarkan, dan mencari titik temu. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga diharapkan dapat bergandengan tangan membangun Papua yang lebih tenang, adil, dan sejahtera. Pemulihan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang lebih damai.