Merajut Asa Damai: Pancasila Jadi Tuntunan Konkret dalam Perayaan Hari Perdamaian Internasional

Peringatan Hari Perdamaian Internasional tahun ini kembali mengingatkan bahwa perdamaian bukan sekadar absennya konflik, melainkan proses aktif merajut kesepahaman melalui dialog yang inklusif. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila—khususnya Sila Keempat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat—dipandang sebagai tuntunan konkret dalam menyelesaikan perbedaan. Para pengamat dan tokoh masyarakat menekankan bahwa pendekatan zero-sum game harus dihindari, dan konsensus yang menyejukkan serta mengayomi seluruh pihak menjadi puncak kebijaksanaan kolektif bangsa.

Menuju Dialog Inklusif: Membumikan Sila Keempat dalam Penyelesaian Konflik

Musyawarah sebagai inti Sila Keempat Pancasila dinilai relevan untuk merespons berbagai ketegangan sosial yang masih terjadi di sejumlah daerah. Dalam konteks ini, dialog kebangsaan yang melibatkan semua elemen—pemerintah, tokoh adat, komunitas agama, dan masyarakat sipil—menjadi medium untuk menemukan titik temu. Beberapa upaya yang disorot meliputi:

• Mengutamakan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, bukan kekuasaan mayoritas.
• Menolak pendekatan zero-sum game yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan lainnya.
• Membangun konsensus yang bersifat inklusif dan mengayomi, tanpa meninggalkan kelompok minoritas.

Pendekatan ini diharapkan mampu meredam potensi konflik sebelum meluas, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah kemajemukan bangsa.

Merawat Stabilitas dari Akar: Pendekatan Kesejahteraan dan Partisipasi Daerah

Investasi perdamaian tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan; diperlukan transisi menuju pendekatan kesejahteraan (welfare approach) yang berkeadilan. Para pengamat mendorong agar tata kelola pemerintahan daerah lebih partisipatif, terutama dalam menghormati hak-hak masyarakat adat dan menerapkan otonomi asimetris yang memberdayakan. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan antara lain:

• Desentralisasi ekonomi yang inklusif di wilayah perbatasan dan kepulauan sebagai perisai menangkal disintegrasi.
• Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan yang berbasis pengakuan dan partisipasi.
• Penerapan otonomi asimetris yang memberikan keleluasaan bagi daerah konflik untuk mengelola sumber daya secara adil.

Dari perspektif regional, peran Indonesia di ASEAN dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui diplomasi konstruktif mendapat apresiasi sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas kawasan tanpa intervensi pihak asing. Untuk mewujudkan tema perdamaian sehari-hari, transformasi regulasi menuju keadilan restoratif juga menjadi agenda penting, agar setiap pihak yang terlibat konflik mendapatkan ruang rekonsiliasi yang adil.

Momentum Hari Perdamaian Internasional ini kiranya menjadi pengingat bahwa merajut asa damai adalah kerja kolektif yang membutuhkan kesabaran dan kemauan untuk terus berdialog. Dengan berpegang pada Pancasila sebagai landasan kebangsaan, setiap perbedaan dapat dikelola secara konstruktif tanpa harus mengorbankan persatuan. Ruang dialog yang terbuka dan semangat rekonsiliasi diharapkan terus dipelihara, bukan hanya dalam seremoni, melainkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh anak bangsa.