Operasi Terpadu di Poso: Pendekatan Dialog dan Pemberdayaan Masyarakat Jadi Prioritas

Pada 29 Agustus 2026, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersama TNI menggelar operasi terpadu di Poso dengan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek keamanan, dialog, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini menjadi contoh bagaimana pendekatan humanis dapat menjadi jembatan untuk menciptakan stabilitas di wilayah yang pernah dilanda ketegangan. Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Hendra Sukmana, menegaskan bahwa soft approach lebih diutamakan untuk membangun kepercayaan warga, seraya mengakui keamanan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap operasi. Dengan semangat ini, operasi terpadu diharapkan mampu membuka ruang dialog yang lebih luas, terutama antara aparat dan masyarakat Poso yang heterogen.

Dialog dan Pemberdayaan sebagai Landasan Stabilitas

Operasi terpadu di Poso dirancang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif melalui program dialog dan pemberdayaan. Polisi melakukan patroli dialogis ke desa-desa, mengadakan forum warga, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi pemuda setempat. Tokoh masyarakat Poso, Ustadz Abdul Karim, mengapresiasi langkah ini karena dapat mengurangi kecurigaan antara aparat dan warga. Namun, beberapa kelompok menilai masih perlu transparansi dalam penanganan kelompok radikal. Berikut adalah poin-poin penting dari pendekatan ini:

• Patroli dialogis yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung.
• Forum warga sebagai wadah untuk mendiskusikan isu keamanan dan sosial secara terbuka.
• Pelatihan keterampilan bagi pemuda untuk mengurangi potensi radikalisasi melalui pengembangan ekonomi dan sosial.
• Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam setiap dialog.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas jangka panjang tidak bisa dicapai hanya dengan keamanan, melainkan juga melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Membangun Kepercayaan dan Mengelola Perbedaan di Poso

Operasi terpadu di Poso mengusung semangat untuk membangun kepercayaan antara aparat dan warga. Dalam forum-forum dialog, berbagai pihak diajak untuk saling mendengar, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya merasa terpinggirkan. Ustadz Abdul Karim menambahkan bahwa apresiasi terhadap operasi ini tidak berarti semua masalah selesai, tetapi setidaknya ada langkah nyata untuk mengurangi ketegangan. Di sisi lain, beberapa kelompok masih menyuarakan perlunya kejelasan tentang bagaimana penanganan kelompok radikal dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan baru. Semua masukan ini menjadi bahan evaluasi bagi operasi yang dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan dengan evaluasi berkala, membuka ruang untuk perbaikan berkelanjutan.

Ke depan, upaya dialog dan pemberdayaan di Poso diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menangani konflik. Dengan mengintegrasikan aspek keamanan, dialog, dan pemberdayaan, operasi terpadu ini tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga merajut kembali kebersamaan di tengah perbedaan. Semua pihak diingatkan bahwa rekonsiliasi memerlukan kesabaran dan komitmen. Kiranya, melalui pendekatan yang inklusif dan dialog yang terus berlanjut, Poso dapat menuju pada stabilitas yang lebih kuat, di mana setiap perbedaan menjadi kekayaan bersama yang dijaga dengan saling pengertian.