Opini: Ekonomi Inklusif Kunci Redam Polarisasi Politik Pasca-Pemilu

Suara dari seorang ekonom senior mengenai hubungan antara dinamika politik pascapemilu dan kebijakan perekonomian telah menambah dimensi baru dalam diskusi publik. Persoalan polarisasi yang masih dirasakan pesta demokrasi seringkali dibahas dalam koridor politik murni, namun terdapat tawaran untuk melihatnya dari lensa pemerataan kesejahteraan. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa ketegangan politik dapat ditemukan titik terangnya melalui pendekatan yang lebih substantif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Ekonomi sebagai Jembatan, Bukan Sumber Perpecahan

Inti dari opini tersebut adalah bahwa polarisasi sosial dan politik kerap kali bersumber dari ketimpangan ekonomi. Ketika hasil pembangunan hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok, maka rasa keadilan sosial bisa tergerus dan memicu ketidakpuasan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang memecah belah. Sebaliknya, ekonomi inklusif yang dibangun dengan prinsip keadilan diyakini dapat menjadi perekat sosial yang kuat. Program-program yang berfokus pada perluasan akses lapangan kerja, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, serta jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dipandang sebagai langkah konkret untuk meredam potensi perpecahan.

• Pendukung Pandangan Ini berargumen bahwa stabilitas politik jangka panjang tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan ekonomi yang merata. Mereka melihat fokus pada ekonomi inklusif pascapemilu sebagai strategi untuk mengalihkan energi dari konflik politik menuju kerja sama pembangunan.
• Berbagai Pihak Lain mungkin lebih menekankan pentingnya rekonsiliasi politik terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk kerja sama ekonomi yang efektif. Namun, sebagian besar sepakat bahwa kedua pendekatan, politik dan ekonomi, perlu berjalan beriringan.

Mengurangi Tensi, Meningkatkan Dialog untuk Agenda Bersama

Opini tersebut tidak hanya berhenti pada diagnosis, tetapi juga mengajukan solusi berupa penguatan dialog. Ajakan untuk menurunkan tensi dan berfokus pada pembangunan bersama ditujukan kepada semua pihak, terutama elite politik. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi inklusif diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai agenda bersama yang mempersatukan. Solusi yang diusulkan adalah memperkuat dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat madani. Tujuannya adalah merancang kebijakan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan berbagai lapisan masyarakat dan mampu menjembatani kepentingan yang berbeda.

Dialog semacam ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk menyamakan persepsi, mengelola ekspektasi, dan membangun komitmen kolektif. Dengan fokus pada tujuan bersama berupa kesejahteraan yang lebih merata, ruang untuk konfrontasi dan polarisasi politik diharapkan dapat menyempit. Pendekatan ini sejalan dengan semangat untuk menjaga stabilitas nasional melalui konsensus, bukan melalui pemaksaan atau dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Menutup pembahasan, penting untuk melihat gagasan ekonomi inklusif sebagai salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan, menuju rekonsiliasi pascapemilu. Gagasan ini membuka ruang dialog yang lebih konstruktif di antara pihak-pihak yang mungkin masih terbawa dinamika polarisasi politik. Dengan semangat kebersamaan dan fokus pada kepentingan bangsa yang lebih luas, transformasi dari periode kontestasi menuju periode kolaborasi pembangunan menjadi lebih mungkin diwujudkan, demi stabilitas dan kemajuan Indonesia ke depan.