Opini: Menjadikan Pancasila sebagai Landasan Dialog, Bukan Alat Pengekangan

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober kembali mengingatkan publik akan pentingnya memaknai ideologi bangsa secara kontekstual. Sebuah opini yang dimuat di Harian Kompas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dialog, bukan alat pengekangan. Gagasan yang ditulis oleh akademisi studi perdamaian ini hadir di tengah kekhawatiran sebagian kalangan akan penggunaan ideologi negara yang represif, yang dinilai berpotensi memicu resistensi dan mengikis legitimasi moralnya sendiri. Opini tersebut menegaskan bahwa keluhuran nilai-nilai Pancasila justru teruji ketika mampu menjadi payung bagi diskusi yang sehat serta penyelesaian konflik secara bermartabat.

Pancasila sebagai Etika Publik yang Inklusif

Dalam opini tersebut, penulis menggarisbawahi bahwa pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan atau seremoni belaka. Pancasila perlu diposisikan sebagai etika publik yang inklusif, di mana setiap warga negara dapat merasa memiliki dan berkontribusi dalam mengisi makna sila-silanya sesuai dengan tantangan zaman. Dengan cara demikian, Pancasila menjadi ruang bersama yang hidup, bukan dokumen mati yang dipaksakan. Penulis juga mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan penggunaan ideologi negara secara represif justru melahirkan resistensi dan merusak kepercayaan publik terhadap nilai-nilai luhur itu sendiri.

Beberapa poin yang ditekankan dalam opini tersebut antara lain:

• Perlunya menghidupkan pertukaran pikiran yang konstruktif antar berbagai elemen bangsa, terutama dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
• Pentingnya menafsirkan sila-sila Pancasila secara adaptif agar tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa kehilangan jati diri.
• Mengurangi sikap curiga dan saling tuding, lalu menggantinya dengan semangat gotong royong dalam menjaga kebinekaan.

Menjaga Stabilitas dengan Dialog Antar-Elemen Bangsa

Dialog yang inklusif menjadi kata kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Menurut penulis opini, perbedaan pandangan yang dikelola secara arif justru akan memperkuat kohesi sosial, bukan melemahkannya. Opini ini menegaskan bahwa memposisikan Pancasila sebagai payung diskusi dapat menjadi jalan tengah bagi kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan. Alih-alih saling menghakimi, setiap pihak diajak untuk mendengarkan dan mencari titik temu dengan mengedepankan musyawarah serta kekeluargaan.

Dalam konteks itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila seharusnya tidak hanya diisi dengan upacara dan pidato, tetapi juga dengan kegiatan yang membuka ruang dialog. Diskusi publik, lokakarya lintas generasi, hingga forum kebangsaan dapat menjadi sarana efektif untuk mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret. Dengan begitu, Pancasila benar-benar menjadi landasan perilaku bermasyarakat, bukan sekadar simbol yang dipakai untuk kepentingan politik sesaat. Langkah ini sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang selama ini digaungkan oleh banyak tokoh lintas golongan.

Ketika Pancasila dijadikan etika bersama, setiap warga negara merasa aman untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut dikriminalisasi atau distigmakan. Oleh karena itu, momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi pintu masuk bagi seluruh pihak untuk saling mendengar, merajut kebersamaan, dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Sudah saatnya perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat demokrasi. Dengan semangat dialog yang inklusif, Pancasila dapat benar-benar menjadi rumah bersama bagi segenap bangsa Indonesia.