Opini: Rekonsiliasi di Maluku Utara Butuh Komitmen Bersama Bukan Sekadar Seremonial

Upaya rekonsiliasi di Maluku Utara kembali menjadi sorotan publik setelah pengamat konflik dari Universitas Pattimura, Dr. Yosep Mambrasar, mengingatkan bahwa proses perdamaian tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial semata. Dalam sebuah opini yang dimuat di media nasional, ia menekankan bahwa konflik horizontal yang pernah melanda wilayah ini masih menyisakan luka sosial yang memerlukan penanganan serius. Rekonsiliasi, menurutnya, hanya akan bermakna jika melibatkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar agenda politik musiman. Persoalan distribusi sumber daya yang tidak merata dan akses terhadap keadilan menjadi akar yang perlu diurai agar stabilitas jangka panjang dapat terwujud.

Membangun Kembali Jembatan Sosial Pasca-Konflik

Dr. Yosep menyoroti pentingnya mekanisme pengaduan dan mediasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat akar rumput sebagai fondasi rekonsiliasi yang kokoh. Pemerintah daerah dan tokoh agama, menurutnya, harus berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok, bukan justru menjadi bagian dari polarisasi yang memperpanjang konflik. Ia mencontohkan proses perdamaian di Poso yang memakan waktu bertahun-tahun, namun hasilnya nyata karena melibatkan seluruh elemen dari bawah. Dalam konteks Maluku Utara, beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain:

• Membuka ruang dialog antarkomunitas yang difasilitasi oleh mediator independen dan netral.
• Memperkuat peran lembaga adat dan keagamaan sebagai penjaga harmoni sosial yang sudah ada secara turun-temurun.
• Menyediakan akses keadilan yang setara bagi semua pihak, terutama bagi korban konflik yang belum mendapatkan pemulihan.
• Mengintegrasikan pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah dan kegiatan pemuda.

Pandangan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh setempat. Mereka sepakat bahwa komitmen jangka panjang lebih penting daripada proyek seremonial yang hanya tampak di permukaan. Masyarakat di beberapa desa, misalnya, sudah mulai merintis program pasar rujukan antarkampung sebagai sarana interaksi ekonomi yang mempererat hubungan lintas kelompok.

Langkah Konkret dari Akar Rumput untuk Stabilitas Berkelanjutan

Di tengah keraguan akan efektivitas program pemerintah, komunitas pemuda Maluku Utara mengambil inisiatif dengan mendirikan sekolah perdamaian. Program ini bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan mediasi dan resolusi konflik, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya toleransi. Selain itu, forum dialog antarkampung mulai digiatkan kembali setelah sempat terhenti akibat pandemi. Beberapa upaya yang sudah berjalan antara lain:

• Sekolah perdamaian yang diinisiasi oleh pemuda lintas agama di Kota Ternate dan Sofifi.
• Pasar rujukan rutin yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai latar belakang untuk saling memasarkan hasil bumi.
• Pelatihan mediasi bagi tokoh masyarakat dan aparatur desa yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat lokal.

Keberhasilan upaya-upaya ini, menurut para pengamat, sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada penguatan modal sosial. Tanpa adanya keberlanjutan dan pengawasan partisipatif, dikhawatirkan program-program tersebut hanya akan menjadi proyek sesaat. Dialog dan rekonsiliasi membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemauan untuk saling mendengarkan.

Pada akhirnya, perjalanan rekonsiliasi di Maluku Utara bukanlah garis lurus yang mudah ditebak. Setiap langkah kecil yang diambil oleh masyarakat akar rumput merupakan batu bata untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Dengan semangat saling menghargai dan komitmen bersama untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, pintu dialog tetap terbuka lebar. Semua pihak diajak untuk terus merawat perdamaian, bukan hanya sebagai seremoni, melainkan sebagai praktik hidup sehari-hari yang menghubungkan perbedaan dalam bingkai persaudaraan.