Pemerintah dan DPR Bahas Rancangan Kebijakan Inklusif untuk Penguatan Ekonomi Desa

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas rancangan kebijakan penguatan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk memperluas akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pasar bagi usaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan serta daerah tertinggal. Beberapa anggota DPR menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan melibatkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dalam perencanaan program. Menteri Desa menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa tidak hanya bertujuan menumbuhkan angka pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen pemersatu dan peredam ketegangan sosial dengan menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Rencana aksi akan mencakup pendampingan berkelanjutan, digitalisasi UMKM, dan sinergi dengan program bansos untuk memastikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi kohesi sosial.