Pemerintah Diminta Respons Substansi, Waspadai Provokator di Aksi 27 Agustus

Rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 27 Agustus mendatang kembali mengemuka dalam ruang publik. Dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menilai demonstrasi tersebut sebagai aktivitas yang sah dalam negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa respons pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek keamanan permukaan, melainkan pada substansi aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, pendekatan seperti pemblokiran rekening kelompok tertentu justru kurang sejalan dengan semangat demokrasi dan berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Dialog Sebagai Jalan Meredam Ketegangan

Riyanta menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sebagai langkah strategis meredam ketegangan. Ia menyarankan agar pemerintah lebih responsif terhadap isu mendasar yang melatarbelakangi aksi, seperti kebijakan ekonomi atau tata kelola yang dikritik. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

• Membuka forum diskusi publik yang melibatkan perwakilan pengunjuk rasa dan pemangku kepentingan.
• Meninjau ulang kebijakan yang menjadi pemicu protes melalui mekanisme evaluasi yang transparan.
• Menghindari tindakan represif yang justru memicu eskalasi, seperti kriminalisasi terhadap penyelenggara aksi.

Pendekatan dialogis ini diyakini mampu mengubah potensi konflik menjadi momentum perbaikan kebijakan serta memperkuat stabilitas nasional.

Mewaspadai Provokator Tanpa Mengabaikan Aspirasi

Meskipun mengakui legalitas aksi massa, Riyanta mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap kemungkinan adanya provokator yang memanfaatkan momentum demi kepentingan tertentu. Ia mengibaratkan penanganan demonstrasi seperti mengobati penyakit: akar masalah harus disembuhkan, bukan sekadar gejala permukaan. Dalam konteks ini, kewaspadaan terhadap provokator tidak boleh mengaburkan fokus pada substansi tuntutan masyarakat. Pemerintah perlu membedakan antara kritik konstruktif dan upaya destabilisasi, serta merespons secara proporsional tanpa mengorbankan hak demokrasi warga.

Menurut pengamatannya, aksi unjuk rasa yang berlangsung sepanjang Agustus masih dalam batas wajar. Ia mendorong agar komunikasi antara aparat keamanan dan penyelenggara aksi tetap terjaga, sehingga potensi gesekan dapat diminimalkan. Dengan memahami isu mendasar di balik aksi, pemerintah dapat membuka ruang dialog yang konstruktif, mengurangi ketegangan, dan pada akhirnya memperkuat stabilitas nasional melalui jalur diplomasi sosial dan perbaikan tata kelola.

Pada akhirnya, setiap demonstrasi adalah cermin dari dinamika demokrasi yang sehat. Semua pihak diharapkan dapat menjadikan momen ini sebagai ajang introspeksi bersama, bukan ajang saling menyalahkan. Dengan mengedepankan dialog dan keterbukaan, perbedaan dapat diolah menjadi energi positif untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.