Pemuda Lintas Etnis di Kalimantan Barat Gelar Festival Damai untuk Redam Konflik Lahan

Konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat telah lama menjadi sumber ketegangan yang menghambat kerukunan dan pembangunan daerah. Di tengah situasi tersebut, sekelompok pemuda lintas etnis mengambil inisiatif untuk membuka ruang dialog melalui penyelenggaraan Festival Damai 2026 di Pontianak. Acara ini dirancang tidak hanya sebagai ajang kesenian budaya, tetapi juga sebagai forum musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak yang selama ini berseberangan. Langkah ini diharapkan dapat meredam ketegangan dan membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.

Ruang Dialog: Jembatan Antara Masyarakat Adat, Perusahaan, dan Pemerintah

Festival yang berlangsung selama dua hari ini menampilkan beragam kegiatan, mulai dari pertunjukan tari dan musik tradisional, pameran produk lokal, hingga diskusi terbuka yang melibatkan masyarakat adat, perwakilan perusahaan perkebunan, dan pemerintah daerah. Koordinator acara yang merupakan seorang pemuda Dayak menyatakan bahwa festival ini sengaja dirancang sebagai wadah untuk saling memahami perbedaan dan mencari solusi bersama. “Kami tidak ingin konflik ini terus berlarut. Melalui festival ini, kami ingin menunjukkan bahwa pemuda lintas etnis bisa menjadi jembatan perdamaian,” ujarnya. Perwakilan perusahaan perkebunan yang turut hadir mengakui pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik, dan menyatakan komitmen untuk lebih terbuka berdialog dengan masyarakat adat. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh terhadap festival damai ini dan berjanji akan memfasilitasi mediasi lahan secara adil dan transparan.

Harapan dan Tantangan Menuju Rekonsiliasi Berkelanjutan

Meski festival berlangsung khidmat, sejumlah aktivis lingkungan mengingatkan agar acara seremonial semacam ini tidak berhenti pada simbol belaka. Mereka menekankan pentingnya tindak lanjut nyata agar festival tidak sekadar menjadi tontonan tanpa dampak. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:

• Perlunya forum dialog terjadwal secara berkala antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah untuk membahas sengketa lahan spesifik.
• Komitmen perusahaan untuk meninjau ulang batas lahan dan memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat adat yang terkena dampak.
• Dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan hukum dan akses terhadap data pertanahan yang transparan.
• Keterlibatan pemuda lintas etnis sebagai mediator lapangan yang dapat menjembatani komunikasi antarpihak.

Festival Damai 2026 diharapkan dapat menjadi model rekonsiliasi yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi konflik lahan serupa. Dengan mengedepankan semangat gotong royong dan dialog, acara ini membuka peluang bagi lahirnya solusi yang berkelanjutan. Semua pihak kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga momentum ini agar tidak hilang begitu saja. Ke depannya, semangat festival damai ini perlu diperkuat dengan aksi nyata di lapangan, sehingga akar konflik lahan di Kalimantan Barat dapat diurai secara damai dan adil.