Pengamat: Ekonomi Inklusif Kunci Redam Potensi Konflik Sosial

Kemajuan ekonomi suatu bangsa seringkali diukur melalui angka pertumbuhan, namun aspek keadilan dalam distribusi manfaatnya turut menentukan kestabilan sosial. Isu mengenai pertumbuhan yang tidak merata dan kesenjangan ekonomi yang lebar kerap disebut-sebut sebagai faktor yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, konsep ekonomi inklusif yang berorientasi pada keadilan muncul sebagai sebuah wacana penting, diyakini tidak hanya mampu mendorong kemakmuran tetapi juga berperan meredam potensi konflik sosial. Diskursus ini mengundang perhatian berbagai pihak untuk melihat keterkaitan erat antara landasan ekonomi yang kuat dan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Membangun Keadilan Ekonomi sebagai Pondasi Stabilitas Sosial

Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan merupakan kunci fundamental dalam meredam potensi disintegrasi sosial. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat harus dibarengi dengan pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa upaya ini, kesenjangan yang tajam berisiko menumbuhkan rasa frustrasi dan prasangka, yang pada gilirannya dapat menjadi bibit ketegangan. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja yang luas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya sistematis untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Peran Negara dan Langkah Strategis Menuju Rekonsiliasi Ekonomi

Dalam upaya mewujudkan ekonomi inklusif tersebut, peran negara dianggap sentral. Pendekatan yang mediatif dan berimbang menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang mampu menjembatani berbagai kepentingan. Langkah-langkah tersebut antara lain ditujukan untuk mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih adil. Beberapa upaya yang dapat dikedepankan untuk mendukung dialog dan stabilitas ekonomi meliputi:

• Penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk melindungi kelompok rentan.
• Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
• Prioritas investasi pada sektor padat karya dan pengembangan ekonomi lokal, khususnya di daerah-daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Pendekatan komprehensif ini dinilai tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik dalam jangka panjang. Ketika masyarakat merasakan keadilan dan memiliki rasa kepemilikan bersama atas proses pembangunan, fondasi untuk perdamaian dan dialog menjadi lebih kokoh.

Pandangan ini menyoroti hubungan simbiosis yang erat antara stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Sebuah ekonomi yang inklusif diyakini dapat menciptakan rasa keadilan, yang merupakan prasyarat penting untuk mencegah prasangka dan perselisihan yang berpotensi memicu konflik. Dengan demikian, upaya menciptakan perdamaian dan membuka ruang dialog yang konstruktif harus didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat dan merata. Narasi ini mengajak semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk bersama-sama merenungkan dan mengupayakan model pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga membangun keadilan sebagai jalan menuju rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan.