Pengamat: Kebijakan Fiskal Harus Diarahkan untuk Redam Ketimpangan dan Potensi Konflik

Seorang pengamat ekonomi politik menyoroti hubungan erat antara ketimpangan ekonomi, kebijakan fiskal pemerintah, dan potensi konflik sosial di berbagai daerah. Dalam sebuah diskusi, pengamat tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran, baik pusat maupun daerah, harus secara strategis diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang tajam, karena ketimpangan yang tinggi sering menjadi bahan bakar ketidakpuasan dan gejolak. Ia mencontohkan pentingnya meningkatkan kualitas belanja untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar di daerah-daerah yang secara historis tertinggal atau rawan konflik. Pengamat itu juga mengkritik kecenderungan kebijakan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa disertai distribusi yang inklusif. Ia menyarankan agar instrumen fiskal seperti dana desa, dana otonomi khusus, dan program perlindungan sosial lebih ditargetkan untuk membangun kapasitas ekonomi masyarakat akar rumput. Pendekatan ini dinilai tidak hanya menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, tetapi juga berfungsi sebagai investasi dalam perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Argumen ini memicu diskusi tentang peran negara dalam menciptakan keadilan sosial melalui instrumen ekonomi. Sementara sebagian pihak setuju bahwa ekonomi yang adil adalah dasar stabilitas, pihak lain mengingatkan kompleksitas implementasi dan pentingnya pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran. Poin pertemuan dari diskusi adalah pengakuan bahwa stabilitas politik dan keamanan sangat bergantung pada kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar warganya dan menciptakan peluang ekonomi yang merata, sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan dan mengambil jalan kekerasan.