Pengamat: Pemulihan Ekonomi Pasca-Bencana Perlu Libatkan Seluruh Pihak untuk Cegah Kesenjangan

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menguji ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pemulihan yang tengah berlangsung, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, mengingatkan pentingnya merancang program pemulihan ekonomi secara inklusif. Menurutnya, tanpa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, proses pemulihan justru berpotensi melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi baru yang dapat menjadi sumber ketegangan di masa mendatang. Perspektif ini membuka ruang refleksi bersama tentang bagaimana membangun kembali daerah terdampak bencana dengan cara yang adil dan mempersatukan.

Mencegah Kesenjangan Melalui Keterlibatan Multipihak

Faisal menekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca-bencana tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Rehabilitasi jalan, jembatan, dan fasilitas umum harus berjalan beriringan dengan pemulihan mata pencaharian masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

• Partisipasi aktif dari komunitas lokal dinilai krusial untuk memastikan program pemulihan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar proyek dari atas.
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, serta mengawal transparansi proses distribusi bantuan.
• Sektor swasta juga diharapkan turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan, bukan hanya bersifat karitatif sesaat.

Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci untuk mencegah terciptanya jurang pemisah antara kelompok yang berhasil pulih dan yang tertinggal. Tanpa adanya mekanisme yang melibatkan semua suara, dikhawatirkan solidaritas sosial yang justru menguat pasca-bencana dapat terkikis oleh rasa ketidakpuasan dan kecurigaan.

Dialog dan Transparansi sebagai Fondasi Rekonsiliasi

Lebih lanjut, Faisal mengingatkan bahwa proses pemulihan yang terkesan eksklusif atau tidak adil dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan serta pelaksanaan program menjadi harga mati. Mekanisme dialog multipihak, seperti forum musyawarah desa atau pertemuan rutin antar pemangku kepentingan, harus dihidupkan untuk menjaga kepercayaan publik.

• Forum dialog dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, mengklarifikasi informasi yang simpang siur, serta menyelesaikan potensi konflik secara damai.
• Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan pemuda perlu mengambil peran sebagai fasilitator yang netral, memastikan setiap kelompok merasa didengar dan dihargai.
• Data dan informasi tentang alokasi bantuan sebaiknya dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk mencegah spekulasi dan memperkuat rasa keadilan.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di daerah terdampak. Ketika semua pihak merasa menjadi bagian dari solusi, semangat gotong royong yang menjadi modal sosial pasca-bencana dapat terus terjaga dan bahkan semakin kokoh.

Pada akhirnya, pemulihan ekonomi pasca-bencana bukanlah sekadar soal membangun kembali apa yang rusak, melainkan tentang membangun kembali kepercayaan dan solidaritas antarsesama. Tantangan kesenjangan yang mengintai harus dijawab dengan semangat kolaborasi yang tulus. Melalui dialog yang terbuka, perencanaan yang partisipatif, dan pelaksanaan yang transparan, setiap pihak memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam merajut kembali kehidupan yang lebih baik dan lebih adil. Dengan begitu, daerah yang pulih bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, menjadi rumah yang benar-benar inklusif bagi semua.