Pengamat: Stabilitas Nasional 2026 Bergantung pada Pemerataan Pemulihan Ekonomi

Pemerataan pemulihan ekonomi pascapandemi dan krisis global menjadi isu sentral yang dinilai akan sangat menentukan stabilitas nasional Indonesia pada tahun 2026. Pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan hanya pada sektor-sektor tertentu berpotensi memicu kecemburuan sosial serta gejolak di daerah. Tanpa adanya distribusi manfaat yang adil, pemerintah menghadapi tantangan serius dalam menjaga keutuhan dan kedamaian sosial. Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjamin inklusivitas bagi seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal, perbatasan, dan pascakonflik.

Dialog Nasional: Ekonomi Inklusif sebagai Pondasi Stabilitas

Menurut Faisal Basri, pemulihan ekonomi yang berkeadilan bukan sekadar target pertumbuhan semata, melainkan investasi strategis bagi stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa kesenjangan yang melebar dapat menghambat upaya rekonsiliasi di berbagai daerah yang memiliki sejarah konflik. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mengedepankan program-program padat karya dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah yang selama ini kurang tersentuh. Langkah-langkah ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Dalam kerangka mediatif, penting bagi semua pihak untuk duduk bersama merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat di pelosok negeri. Diskusi lintas sektor antara pemerintah, pengusaha, akademisi, dan tokoh masyarakat perlu terus digalakkan guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir mencerminkan aspirasi seluruh elemen bangsa.

Menjembatani Kesenjangan: Upaya Pemerataan dan Rekonsiliasi

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta pengelolaan dana desa menjadi faktor krusial yang disorot oleh Faisal Basri. Ia menilai bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ekonomi dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperkuat stabilitas dan pemerataan meliputi:

• Memperluas program padat karya di daerah perbatasan dan pascakonflik agar masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur dasar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap proses pemulihan ekonomi.
• Menguatkan kapasitas UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran digital yang setara, sehingga pelaku usaha lokal tidak tertinggal dalam arus pemulihan ekonomi nasional.
• Meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial dengan melibatkan pengawas independen dan forum masyarakat agar bantuan tepat sasaran dan mengurangi potensi kecurigaan antar kelompok.
• Mengoptimalkan dana desa untuk program produktif yang memperkuat ekonomi lokal dan memperbaiki layanan publik di tingkat akar rumput, guna mendorong pemerataan pembangunan dari desa ke kota.

Pendekatan ekonomi yang inklusif seperti ini dinilai sebagai benteng terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan ke depan. Pemulihan ekonomi yang menyeluruh akan menciptakan rasa keadilan sosial, yang pada gilirannya mampu meredam potensi konflik dan memperkuat kohesi nasional. Pemerintah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, perlu terus menggalakkan forum-forum dialog yang membuka ruang bagi semua suara untuk didengar, terutama dari daerah-daerah yang selama ini merasa terpinggirkan. Dengan merangkul perbedaan dan mengedepankan kepentingan bersama, stabilitas nasional Indonesia pada 2026 dapat terjaga dengan baik, sambil membuka jalan bagi rekonsiliasi dan harmoni antargolongan.