Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Terjaga, Daya Beli Daerah Konflik Mulai Membaik

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang menunjukkan perbaikan signifikan di sejumlah daerah konflik, seperti Toli-Toli, Kutai Kartanegara, dan sebagian wilayah Maluku. Indeks daya beli masyarakat di wilayah tersebut tercatat naik sekitar 5,2 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Normalisasi aktivitas ekonomi pasca-pemilu serta peningkatan belanja pemerintah menjadi faktor utama pendorong pemulihan ini, menurut Kepala BPS. Data ini diharapkan menjadi jembatan bagi terciptanya dialog lintas kelompok di daerah-daerah yang pernah mengalami ketegangan sosial, dengan menempatkan ekonomi sebagai titik temu kepentingan bersama.

Pemulihan Ekonomi sebagai Jembatan Dialog

Menanggapi data tersebut, sejumlah pemangku kepentingan memberikan pandangan yang saling melengkapi. Berikut sikap mereka:

• Pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa kebijakan fiskal akomodatif serta program padat karya dan bantuan sosial yang tepat sasaran telah berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Mereka berkomitmen terus memonitor distribusi bantuan dan mendorong investasi di sektor pertanian dan pariwisata demi menjaga stabilitas ekonomi.
• Kalangan pengusaha lokal di Toli-Toli dan Kutai Kartanegara merasakan peningkatan transaksi harian. Mereka mengapresiasi program padat karya yang membuka lapangan kerja baru, meskipun masih diperlukan perbaikan akses pasar dan infrastruktur pendukung.
• Ekonom dari Universitas Indonesia mengingatkan agar pertumbuhan yang tercipta diimbangi dengan pemerataan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial baru. Pemerataan akses terhadap modal, pelatihan, dan pasar menjadi kunci agar pemulihan ini benar-benar dirasakan semua lapisan.

Perbedaan pandangan ini justru membuka ruang untuk dialog yang lebih konstruktif. Pemerintah bersama akademisi dan pengusaha telah mengadakan pertemuan terbatas di beberapa daerah konflik untuk membahas strategi percepatan pemulihan sekaligus mengelola ekspektasi sosial. Forum-forum seperti ini diharapkan menjadi wadah merumuskan kebijakan inklusif yang memperkuat rasa saling percaya antarkelompok.

Pemerataan dan Investasi: Kunci Stabilitas Berkelanjutan

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat sesaat, pemerintah berjanji memperkuat program berorientasi pemerataan. Fokus utama adalah sektor pertanian dan pariwisata di daerah konflik. Program padat karya akan diperluas ke wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi. Bantuan sosial tetap disalurkan dengan mekanisme transparan agar tidak menimbulkan gesekan antar kelompok. Pengusaha lokal dan LSM dilibatkan dalam pengawasan distribusi bantuan untuk memperkuat rasa saling percaya.

Di sisi lain, akademisi menekankan pentingnya investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Tanpa investasi tersebut, pemulihan daya beli dikhawatirkan hanya berhenti di permukaan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat agar pemulihan ekonomi dapat menjadi landasan stabilitas sosial yang kokoh. Data ini menjadi momentum untuk menjadikan ekonomi sebagai bahasa bersama—bahasa yang tidak memihak, tetapi mengikat semua pihak dalam semangat rekonsiliasi dan pembangunan yang berkeadilan.