PGI Kecam Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua dan Desak Dialog Kemanusiaan

Rangkaian kekerasan yang menimpa warga sipil di Tanah Papua kembali mencuat ke permukaan, dengan insiden penyanderaan sembilan perempuan di Mimika dan penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Jayawijaya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras peristiwa-peristiwa ini, menilai bahwa lingkaran kekerasan masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan dan martabat manusia di wilayah tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, PGI menegaskan bahwa warga sipil harus mendapat perlindungan penuh dan tidak boleh menjadi sasaran atau instrumen dalam konflik bersenjata. Organisasi keagamaan ini juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya ketiga ASN yang sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

Seruan Dialog Kemanusiaan sebagai Langkah Pemutus Siklus Kekerasan

PGI menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan dan mendorong agar ruang dialog kemanusiaan segera dibuka. Menurut PGI, dialog ini menjadi langkah krusial untuk memutus mata rantai aksi dan reaksi yang terus memakan korban. Kepala PGI Biro Papua, Ronald Rischard Tapilatu, menyatakan bahwa dialog kemanusiaan harus menjadi ruang bersama untuk:

• Menyelamatkan kehidupan dan menjamin perlindungan warga sipil
• Membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik
• Membuka jalan menuju penyelesaian persoalan Papua yang bermartabat dan damai
• Menempatkan hak asasi manusia serta perlindungan kehidupan sebagai prinsip utama

Posisi ini menekankan bahwa penyelesaian konflik di Papua perlu berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan kehidupan sebagai prinsip utama.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mengakhiri Kekerasan

PGI menegaskan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua dan justru berpotensi melahirkan ketakutan, kebencian, serta kekerasan baru. Organisasi ini memandang bahwa upaya perdamaian harus mencakup pemulihan bagi warga yang terdampak dan perlindungan bagi masyarakat di wilayah konflik. Dengan tegas, PGI menyatakan bahwa Papua tidak membutuhkan lebih banyak kuburan, melainkan keberanian untuk menghentikan kekerasan, memulihkan yang terluka, melindungi kehidupan, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Seruan ini hadir sebagai penyeimbang antara kebutuhan penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan yang berpusat pada rakyat.

Di tengah kompleksitas situasi Papua, seruan PGI mengingatkan bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan dialog sebagai fondasi rekonsiliasi. Membuka ruang komunikasi yang inklusif, mengakui rasa sakit dan trauma yang dialami warga sipil, serta bersama-sama mencari titik temu adalah langkah nyata yang dapat memutus siklus kekerasan. Dengan mengedepankan semangat kemanusiaan dan saling menghormati, kita semua dapat membangun jembatan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.