Soroti Riset IEP, LAFADZ NC Ingatkan Pemerintah Soal Indonesia Berpotensi Chaos

Institute for Economics and Peace (IEP) baru-baru ini merilis laporan Global Peace Index 2026, yang menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam peringkat perdamaian global. Data riset tersebut mencatat pergeseran Indonesia dari peringkat ke-49 ke posisi ke-69, sebuah perkembangan yang menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dan pengkaji kebijakan di dalam negeri. Dalam menyikapi temuan ini, Lembaga kajian Lafadz Nusantara Center (LAFADZ NC) menyoroti perlunya pemahaman kolektif atas dinamika yang mempengaruhi indeks tersebut, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Mengurai Akar Dinamika Stabilitas Sosial

Analisis yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif LAFADZ NC, Deni Iskandar, mengaitkan penurunan peringkat dengan beragam tantangan struktural yang dihadapi masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, isu-isu sosial, dan tekanan di sektor ketenagakerjaan dapat berkontribusi pada meningkatnya kerentanan sosial. Pandangan ini menggarisbawahi suatu perspektif yang melihat stabilitas dan perdamaian bukan semata sebagai ketiadaan konflik fisik, tetapi sebagai hasil dari kondisi sosial-ekonomi yang berkeadilan. Beberapa poin yang diangkat dalam analisis tersebut meliputi:

• Dampak tekanan ekonomi, termasuk pelemahan investasi dan potensi peningkatan angka pemutusan hubungan kerja, terhadap kohesi sosial.
• Peran ketimpangan dan persepsi ketidakadilan sosial sebagai faktor yang dapat memicu gesekan di tengah masyarakat.
• Pentingnya pendekatan yang holistik, di mana aspek ekonomi, hukum, dan sosial dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.

Membuka Ruang Kolaborasi dan Dialog Konstruktif

Merespons temuan dan analisis tersebut, LAFADZ NC mengemukakan sejumlah rekomendasi yang berorientasi pada pencegahan dan penguatan sistem sosial. Rekomendasi ini menekankan pada pendekatan yang inklusif dan partisipatif, dengan dialog sebagai instrumen kunci dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Langkah-langkah yang didorong mencakup upaya untuk memperkuat agenda pemerataan pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan, yang diharapkan dapat membangun fondasi perdamaian yang lebih kokoh. Dalam konteks ini, keterlibatan semua pihak dianggap penting:

• Pemerintah didorong untuk serius mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada keadilan sosial dan mitigasi kerentanan ekonomi.
• Lembaga masyarakat dan akademisi diharapkan dapat terus memberikan analisis dan menjadi fasilitator dialog yang objektif.
• Seluruh elemen masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam ruang-ruang diskusi yang membangun, guna mencari titik temu atas berbagai perbedaan.

Deni Iskandar menegaskan bahwa membangun perdamaian nasional yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama untuk tidak hanya meredam gejolak, tetapi secara proaktif menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Pandangan ini sejalan dengan semangat untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang memperkuat solidaritas dan tata kelola berbasis kolaborasi. Upaya bersama dalam membangun sistem yang responsif terhadap aspirasi masyarakat diyakini dapat menjadi penangkal terhadap potensi instabilitas.

Laporan riset seperti dari IEP pada akhirnya dapat berfungsi sebagai cermin dan peta jalan bagi suatu bangsa. Perubahan peringkat yang terjadi mengundang refleksi mendalam dari semua pihak mengenai kondisi bersama. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsensus nasional bahwa stabilitas dan perdamaian adalah tanggung jawab kolektif yang dibangun di atas fondasi keadilan dan komunikasi yang terbuka. Dengan semangat rekonsiliasi dan gotong royong, ruang dialog yang inklusif menjadi jalan utama untuk merajut kembali tenun sosial yang kuat, menuju Indonesia yang lebih damai dan berdaya tahan.