Tata Kelola Energi Amburadul, Pemerintah Didesak Segera Berbenah

Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir menjadi sinyal keras bahwa sistem pengelolaan energi nasional memerlukan evaluasi mendasar. Kelangkaan BBM ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat bawah—seperti pekerja harian, pengemudi, nelayan, dan pelaku usaha mikro—tetapi juga membuka ruang diskusi untuk mempercepat transisi energi menuju sumber daya yang lebih mandiri. Di tengah situasi ini, pemerintah didesak tidak hanya untuk memulihkan pasokan dalam waktu singkat, tetapi juga menjadikan krisis ini sebagai momentum pembenahan logistik dan cadangan energi strategis. Berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga lembaga riset, mulai menyuarakan perlunya dialog lintas sektor agar kebijakan energi ke depan lebih berkeadilan dan tahan terhadap goncangan.

Menjembatani Kebutuhan Jangka Pendek dan Visi Energi Masa Depan

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional selama ini masih berada di atas kertas dan belum teruji di lapangan. Menurutnya, kelangkaan BBM justru membuka kesempatan besar untuk memperkuat urgensi percepatan transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Ia menilai ketergantungan pada rantai pasok BBM yang panjang dan rentan membuktikan bahwa diversifikasi ke sumber daya lokal—seperti surya, angin, dan hidro—perlu segera dilakukan demi ketahanan jangka panjang. Pandangan ini mengundang dialog antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan peta jalan energi yang lebih stabil dan berkeadilan.

• ICRES menekankan perlunya percepatan pengembangan EBT sebagai jawaban atas kerentanan rantai pasok BBM.
• Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga memulai langkah konkret diversifikasi energi.
• Dialog lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan transisi energi dengan kebutuhan masyarakat yang masih bergantung pada BBM.

Evaluasi Logistik dan Kelembagaan: Langkah Bersama Menuju Ketahanan Energi

Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mendesak pemerintah untuk memulihkan pasokan BBM dalam 7-10 hari ke depan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian serta lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional. Ia menegaskan bahwa gangguan pasokan berpotensi meningkatkan biaya ekonomi dan sosial, terutama bagi kelompok rentan. Para ahli sepakat bahwa krisis ini seyogianya dijadikan momentum emas untuk tidak sekadar mengatasi kelangkaan, melainkan melangkah lebih berani menuju transformasi energi terbarukan yang mandiri dan berkelanjutan. Evaluasi logistik dan kelembagaan menjadi langkah awal yang krusial untuk membangun ketahanan energi jangka panjang.

• IESR menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM dan cadangan strategis nasional.
• Pemulihan pasokan jangka pendek harus dibarengi dengan reformasi tata kelola energi agar tidak terulang kembali.
• Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk merumuskan solusi yang inklusif.

Diskusi mengenai kelangkaan BBM dan akselerasi transisi energi bukanlah ajang saling menyalahkan. Sebaliknya, ini adalah panggilan bagi semua elemen bangsa untuk duduk bersama dan mencari titik temu antara kebutuhan mendesak akan pasokan energi dan visi jangka panjang menuju kemandirian energi. Dengan semangat rekonsiliasi, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dapat merajut kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kestabilan nasional. Dialog yang terbuka dan berimbang menjadi kunci untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam perjalanan transformasi ini.