Tokoh Lintas Agama di Ambon Sepakati Deklarasi Damai

Ambon, Maluku — Sebuah langkah penting bagi stabilitas sosial di wilayah pasca-konflik kembali diambil oleh para pemuka agama di Ambon. Pada Kamis (28/8/2026), perwakilan tokoh lintas agama dari berbagai keyakinan, bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menandatangani deklarasi damai. Deklarasi ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga komitmen bersama untuk mencegah kembali munculnya ketegangan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Peristiwa ini berlangsung di tengah atmosfer yang sudah mulai kondusif pasca-rekonsiliasi di Maluku, meskipun sejumlah kalangan menekankan pentingnya menjaga agar komitmen tersebut tidak berhenti pada seremoni.

Komitmen Bersama Menangkal Provokasi dan Ujaran Kebencian

Dalam deklarasi tersebut, para tokoh agama dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sepakat untuk aktif menangkal ujaran kebencian dan segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah. Mereka bertekad untuk memperkuat dialog antarkelompok dan mengedepankan mekanisme mediasi apabila terjadi gesekan di tingkat akar rumput. Gubernur Maluku yang turut hadir menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan pijakan penting untuk menjaga harmoni yang telah dibangun. Pemerintah berencana untuk menjadikan deklarasi ini sebagai acuan dalam setiap program kerukunan umat beragama di daerah. Sementara itu, perwakilan FKUB menegaskan bahwa deklarasi tersebut lahir dari proses musyawarah panjang dan mencerminkan suara semua pihak.

Adapun poin-poin utama dari deklarasi damai ini meliputi:

• Komitmen untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang berbau SARA.
• Mendorong forum-forum dialog rutin antarumat beragama sebagai wadah penyelesaian perbedaan.
• Membangun jejaring pemantauan bersama untuk mendeteksi dini potensi konflik berbasis identitas.
• Memperkuat pendidikan multikultural di sekolah dan lingkungan masyarakat.

Para tokoh juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga suasana kondusif, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan. Mereka menilai bahwa deklarasi ini bukan milik segelintir elite, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Maluku.

Harapan Warga dan Tantangan Implementasi di Lapangan

Di kalangan warga, sambutan terhadap deklarasi ini cukup positif. Banyak yang mengakui bahwa kehidupan antarumat beragama di Ambon dan sekitarnya sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, beberapa warga yang ditemui menyampaikan catatan kritis. Mereka mengingatkan agar deklarasi tidak hanya menjadi acara seremonial tahunan tanpa dampak nyata. "Kami berharap para pemuka agama dan pemerintah benar-benar turun ke lapangan, bukan hanya di atas kertas. Karena yang paling rentan adalah kami di kampung-kampung," ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Kekhawatiran itu wajar mengingat sejarah konflik Maluku yang meninggalkan luka mendalam. Meskipun proses rekonsiliasi sudah berjalan, beberapa isu seperti distribusi sumber daya ekonomi dan kesenjangan sosial masih menjadi potensi gesekan. Para pengamat menekankan bahwa deklarasi damai ini harus diikuti dengan program pemberdayaan lintas komunitas dan penegakan hukum yang adil. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap elit agama dan pemerintah bisa kembali menurun.

Pemerintah Provinsi Maluku pun berjanji akan menindaklanjuti deklarasi ini dengan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan FKUB, kepolisian, dan tokoh pemuda. Satuan tugas ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam merespons setiap indikasi provokasi. Selain itu, anggaran untuk kegiatan dialog kerukunan akan ditingkatkan, dan program kunjungan antarimam dan pendeta ke tempat ibadah berbeda akan diperluas.

Langkah-langkah konkret seperti itulah yang dinanti oleh warga. Mereka menginginkan agar nilai-nilai deklarasi damai benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar narasi di ruang pertemuan. Deklarasi Ambon ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk kembali menegaskan bahwa perbedaan adalah anugerah yang harus dijaga bersama, bukan alasan untuk berkonflik. Dengan semangat dialog yang terus dipupuk, Maluku memiliki peluang besar untuk menjadi contoh stabilitas berkelanjutan di Indonesia Timur.