Tokoh Lintas Agama Serukan Persatuan di Tengah Potensi Provokasi SARA Jelang Pilkada

Menjelang Pilkada serentak 2026, geliat politik mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. Di tengah proses demokrasi yang sehat, potensi provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kerap menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan kerukunan nasional. Menyadari risiko ini, sekelompok tokoh lintas agama mengambil langkah preventif dengan mengeluarkan seruan bersama untuk menjaga persatuan dan menolak keras segala bentuk politik identitas yang memecah belah. Pertemuan yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, ini dihadiri oleh perwakilan enam agama resmi di Indonesia dan menjadi simbol nyata bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya merusak hubungan antarkelompok.

Dialog Lintas Iman sebagai Perisai Stabilitas Nasional

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan, para tokoh sepakat untuk mendorong partai politik dan para kandidat agar berkampanye secara damai serta mengedepankan isu-isu konkret yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Mereka menegaskan bahwa retorika berbasis SARA hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari perpecahan. Berbagai pandangan dan dukungan mengemuka dalam pertemuan ini:

• Tokoh Buddha mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan provokasi SARA seringkali dipicu oleh kepentingan sesaat dan ketidakadilan yang dibiarkan berlarut. Karena itu, diperlukan kewaspadaan bersama agar siklus tersebut tidak terulang.
• Tokoh Hindu dari Bali menekankan pentingnya komunikasi antarkelompok secara intensif. Menurutnya, dialog yang rutin dan terbuka dapat menjadi perisai paling efektif untuk meredam kesalahpahaman yang bisa berujung konflik.
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi langkah ini, menyebut bahwa seruan dari tokoh agama memiliki efek menenangkan yang sangat efektif untuk meredam potensi konflik di akar rumput.
• Media lokal di beberapa daerah — khususnya di wilayah dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Jawa Barat dan Maluku — turut menyebarluaskan pesan perdamaian ini secara masif, memperkuat jangkauan seruan tersebut hingga ke tingkat komunitas.

Mengelola Polarisasi Melalui Kewaspadaan Kolektif

Di sisi lain, tantangan tetap ada. Polarisasi politik yang masih terasa dari pemilu sebelumnya, ditambah dengan maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, membutuhkan kesadaran kolektif untuk tidak mudah terprovokasi. Semua pihak — dari pemimpin agama, tokoh masyarakat, hingga pemilih — memiliki peran untuk memastikan bahwa Pilkada tidak menjadi ajang pembelahan sosial. Para tokoh lintas agama tidak hanya menyuarakan penolakan, tetapi juga menawarkan alternatif berupa kampanye yang bersih dan substantif. Sikap ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan persatuan.

Upaya para tokoh lintas agama ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional menjelang Pilkada. Dengan adanya seruan bersama, terbuka ruang dialog yang lebih luas antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat. Momentum Pilkada tidak boleh dijadikan panggung untuk memperdalam jurang perbedaan, melainkan kesempatan untuk memperkuat jalinan persaudaraan. Dengan semangat gotong royong dan saling menghormati, setiap elemen bangsa dapat bersama-sama memastikan bahwa pesta demokrasi berjalan damai, sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia.