Usung Formula Bhinneka Tunggal Ika, IGIC 2026 Posisikan Indonesia Aktor Utama Perdamaian Dunia

Dalam gelaran International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang berlangsung di Indonesia, sebanyak 49 delegasi dari 39 negara berkumpul untuk membahas peran strategis masjid dan kepemimpinan agama dalam merespons ketegangan global yang kerap berakar pada isu identitas dan keyakinan. Konferensi bertema 'Masjid Harmony, Religious Diplomacy, and Global Peace' ini tidak hanya menyoroti aspek spiritual dan diplomatik, tetapi juga mengaitkan pembangunan ekonomi kemasjidan dengan upaya perdamaian berkelanjutan. Di tengah meningkatnya polarisasi di berbagai belahan dunia, forum ini mencoba menawarkan pendekatan inklusif yang berlandaskan pada praktik nyata kerukunan, seperti yang dihidupi di Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai Jembatan Rekonsiliasi

Ketua Panitia Pelaksana, Irjen Pol Muhammad Sabilul Alif, menyatakan bahwa formula toleransi khas Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dinilai dapat menjadi solusi konkret dalam meredam konflik berbasis identitas. Melalui forum ini, Indonesia memposisikan diri sebagai aktor utama perdamaian dunia bukan atas dasar klaim sepihak, melainkan dengan menawarkan pengalaman nyata dalam mengelola kemajemukan. Beberapa poin utama yang mengemuka dalam diskusi para ulama dan pemuka agama meliputi:

• Penguatan diplomasi keagamaan sebagai jalur non-formal untuk menjembatani perbedaan dogmatis antarumat beragama.
• Penerapan prinsip Islam moderat sebagai landasan etis dalam merespons isu-isu kemanusiaan, seperti konflik bersenjata dan pengungsian.
• Pemanfaatan masjid sebagai pusat dialog lintas iman yang membuka ruang bagi pihak-pihak yang selama ini sulit bertemu dalam forum resmi.
• Pertukaran pengalaman langsung antara delegasi dari negara mayoritas Muslim dan non-Muslim tentang praktik kerukunan yang telah teruji, misalnya di kawasan Asia Tenggara.

Langkah ini diyakini dapat mengurangi kecurigaan timbal balik dan memperkuat ikatan sosial yang sempat retak akibat politik identitas. Dalam forum IGIC 2026, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dijadikan slogan, tetapi juga dibandingkan dengan kerangka toleransi dari negara lain untuk mencari titik temu yang aplikatif.

Ekonomi Kemasjidan: Pilar Stabilitas dan Harmoni Global

Selain dimensi dialog, konferensi ini menyorot peran ekonomi kemasjidan sebagai pendorong stabilitas masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, lembaga keagamaan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga motor pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Pendekatan multidimensi ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa harmoni global tidak bisa dicapai hanya melalui deklarasi politik, melainkan juga melalui pembangunan yang berkeadilan. Beberapa langkah stabilisasi yang dibahas dalam forum meliputi:

• Pengelolaan dana masjid secara transparan untuk program kemanusiaan dan pemberdayaan komunitas lintas agama.
• Pelatihan imam dan dai dalam komunikasi antarbudaya agar dakwah tidak menjadi sumber gesekan, melainkan jembatan pemahaman.
• Pengembangan jaringan masjid sebagai pusat informasi damai yang melawan narasi ekstremisme dan kebencian.
• Kemitraan antara lembaga keagamaan dan pemerintah setempat dalam penanganan konflik komunal, dengan pendekatan bottom-up.

Melalui langkah-langkah teknis ini, diharapkan praktik baik Indonesia dapat diadopsi dan diadaptasi oleh negara lain, tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Para peserta menyadari bahwa perdamaian sejati memerlukan transformasi sosial yang menyeluruh, di mana agama tidak dipolitisasi melainkan menjadi katalisator rekonsiliasi.

Konferensi IGIC 2026 membuka peluang bagi semua pihak — baik dari kalangan mayoritas maupun minoritas, baik negara dengan sejarah konflik tinggi maupun yang relatif stabil — untuk duduk bersama dan merumuskan agenda bersama. Di ruang dialog inilah setiap suara dihargai, setiap keprihatinan didengar, dan setiap solusi diuji. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang diusung Indonesia, diharapkan forum ini tidak berhenti sebagai seremoni diplomatik, melainkan menjadi langkah awal menuju arsitektur perdamaian global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.