Bappenas Rilis Kajian: Pertumbuhan Inklusif Kunci Tekan Radikalisme Ekonomi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan sebuah kajian yang menelaah hubungan antara corak pertumbuhan ekonomi dan kerentanan sosial terhadap paham radikal. Kajian ini menawarkan perspektif bahwa fondasi ekonomi yang kuat dan merata merupakan komponen kritis dalam menjaga stabilitas nasional, sekaligus merumuskan pendekatan yang lebih holistik.

Menjembatani Pembangunan dan Keamanan untuk Stabilitas Sosial

Kajian Bappenas, yang digelar di beberapa wilayah dengan catatan ketimpangan tinggi, menggarisbawahi sebuah pola: perasaan terpinggirkan secara ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi narasi yang mencari kambing hitam atas ketidakadilan yang dirasakan. Temuan ini menggeser fokus dari sekadar penanganan keamanan menuju upaya menyentuh akar persoalan, yaitu rasa diperlakukan tidak adil dalam pembangunan. Deputi Bappenas menyatakan perlunya integrasi kebijakan, di mana program pemberdayaan ekonomi juga membawa muatan wawasan kebangsaan dan keterampilan hidup berdampingan.

• Bappenas mengusulkan model "ekonomi pemulihan" yang menyisipkan modul dialog dan rekonsiliasi dalam setiap program pemberdayaan di daerah rawan konflik.
• Usulan konkret termasuk pemberian insentif bagi usaha atau koperasi yang secara aktif membangun tim dari latar belakang etnis dan agama yang beragam.
• Pendekatan ini bertujuan memutus siklus yang menghubungkan kemiskinan, ketidakadilan persepsi, dan potensi konflik.

Beragam Sudut Pandang: Dari Apresiasi hingga Pertanyaan Metodologis

Respons terhadap kajian ini memperlihatkan dinamika wacana yang sehat di ruang publik. Sebagian pihak memberi apresiasi karena telah mengangkat dimensi sosial dari pembangunan yang sering kali tertinggal dalam perhitungan teknis ekonomi. Sementara itu, dari kalangan lain muncul pertanyaan mendasar mengenai metode pengukuran istilah seperti "radikalisme ekonomi", serta penekanan bahwa kebijakan ekonomi harus tetap memperhitungkan prinsip efisiensi. Namun, di tengah perbedaan penekanan tersebut, terdapat titik temu yang kuat.

• Para ekonom sepakat bahwa isu kemiskinan dan ketidakadilan yang berlarut memerlukan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
• Terdapat kesadaran bersama bahwa pembangunan yang tidak inklusif dapat menggerogoti kohesi sosial dan akhirnya mengancam stabilitas yang telah dibangun.
• Perdebatan yang muncul dianggap sebagai bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan menuju solusi yang lebih komprehensif dan diterima berbagai pihak.

Poin konsensus yang paling mencolok adalah pengakuan bahwa memutus lingkaran setan antara deprivasi ekonomi, narasi permusuhan, dan potensi kekerasan membutuhkan kolaborasi yang lebih solid dan visioner. Kajian ini dengan demikian tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi juga pengingat akan saling keterkaitan antara kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian sosial.

Pada akhirnya, kajian Bappenas membuka ruang dialog yang lebih luas antar-pemangku kepentingan. Ia mengajak semua pihak—dari perencana kebijakan, ekonom, praktisi deradikalisasi, hingga masyarakat di daerah terdampak—untuk bersama-sama merajut solusi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bukan sekadar target statistik, melainkan fondasi untuk kehidupan berbangsa yang lebih harmonis. Langkah ke depan memerlukan semangat rekonsiliasi dan komitmen kolektif untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya kaya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menghargai keberagaman.