Kemenko Perekonomian Luncurkan Program 'Ekonomi Perekat' di Daerah Rawan Konflik Sosial

Dalam upaya memperkuat stabilitas sosial di daerah-daerah yang memiliki rekam sejarah atau potensi ketegangan antar kelompok, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkenalkan sebuah inisiatif yang diberi label 'Ekonomi Perekat'. Program ini secara spesifik menyasar wilayah-wilayah seperti Poso, Tolikara, dan beberapa lokasi di Jawa Barat, dengan tujuan utama mengubah dinamika sosial melalui pendekatan ekonomi kolaboratif. Konsep yang diusung berangkat dari keyakinan bahwa kerja sama dalam ranah usaha, seperti membentuk koperasi atau joint venture, dapat menjadi media perekat sosial yang efektif, menciptakan interdependensi ekonomi yang pada gilirannya memperkokoh hubungan kemasyarakatan.

Kolaborasi Ekonomi sebagai Jembatan Dialog

Program 'Ekonomi Perekat' dirancang dengan pendekatan yang mengedepankan kolaborasi. Inti dari program ini adalah mempertemukan pelaku usaha dari berbagai latar belakang kelompok atau komunitas yang berbeda, yang selama ini mungkin terpisah oleh sejarah atau prasangka. Dengan pendampingan intensif dan akses fasilitas permodalan, mereka didorong untuk merintis kerja sama usaha bersama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya menekankan bahwa program ini bertujuan mentransformasi potensi konflik menjadi peluang kolaborasi ekonomi. Menurutnya, kemitraan bisnis yang saling menguntungkan diyakini dapat membangun fondasi sosial yang lebih kokoh dan berkelanjutan, menjadikan ekonomi sebagai alat pemersatu atau perekat yang konkret.

Respons awal dari sejumlah pengusaha lokal terhadap program ini cukup beragam namun umumnya positif. Beberapa menyambutnya sebagai angin segar yang membawa harapan baru bagi pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan bersama. Namun, diakui pula bahwa tahap awal ini tidak tanpa tantangan. Membangun kepercayaan (trust building) antar pihak yang sebelumnya mungkin jarang berinteraksi menjadi kunci utama yang perlu diperhatikan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kolaborasi yang terbangun bersifat genuin dan berlandaskan kesetaraan.

Pelajaran dan Prasyarat untuk Keberlanjutan

Keberhasalan program semacam 'Ekonomi Perekat' dalam mencapai tujuan jangka panjangnya tidak bisa dianggap otomatis. Pakar ekonomi sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Aulia Hadi, memberikan sejumlah catatan kritis yang penting untuk dipertimbangkan. Menurutnya, proses fasilitasi yang adil, transparan, dan inklusif adalah prasyarat mutlak. Fasilitator harus mampu menjadi penengah yang netral dan memastikan semua suara terdengar. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan atau dominasi satu kelompok atas kelompok lain dalam kerja sama yang terbentuk, yang justru berpotensi memunculkan friksi baru.

• Pemerintah (Kemenko Perekonomian): Berperan sebagai inisiator dan penyedia kerangka kebijakan, pendampingan, serta akses permodalan, dengan harapan menjadikan ekonomi perekat sebagai alat stabilitas.
• Pelaku Usaha Lokal (berbagai kelompok): Sebagai pelaku utama yang diharapkan mampu membangun kemitraan nyata; menyambut peluang namun juga sadar akan tantangan membangun kepercayaan awal.
• Pakar/Akademisi: Memberikan perspektif kritis mengenai prasyarat keberhasilan, menekankan pentingnya fasilitasi yang adil dan mekanisme untuk menjaga keseimbangan dalam kolaborasi.

Program 'Ekonomi Perekat' pada dasarnya adalah sebuah eksperimen sosial-ekonomi yang mulia. Ia menawarkan jalan alternatif di luar pendekatan keamanan semata, dengan mencoba menyentuh akar persoalan seperti kesenjangan ekonomi dan minimnya interaksi positif antar kelompok. Keberhasilannya kelak tidak hanya akan diukur dari capaian ekonomi seperti peningkatan omzet atau lapangan usaha, tetapi lebih mendasar lagi pada kemampuannya memperkuat jaringan sosial, memupuk saling pengertian, dan mendorong dialog yang produktif dalam bingkai kepentingan bersama. Ruang dialog telah dibuka melalui mekanisme kerja sama usaha ini; tugas semua pihak kini adalah menjaga agar ruang tersebut tetap terbuka, inklusif, dan mengarah pada rekonsiliasi yang substansial untuk stabilitas kawasan yang lebih baik.