KSAD Yudo Margono Dorong Sertu dan Babinsa Jadi Perdamaian di Tengah Masyarakat

Peran Sertu (Serda Pelaksana Terbatas) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) sebagai garda depan TNI-AD dalam menjaga stabilitas di tingkat desa kembali menjadi perhatian. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Yudo Margono, dalam pernyataannya menekankan bahwa para prajurit ini diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai penjaga keamanan, namun lebih sebagai perekat sosial dan fasilitator dialog di tengah masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan mendorong komunikasi yang konstruktif di tingkat komunitas, yang menjadi fondasi stabilitas nasional.

Pergeseran Peran: Dari Pengaman ke Perekat Sosial

Dalam kerangka menjaga stabilitas, pernyataan KSAD Yudo Margono mengisyaratkan suatu pergeseran pendekatan. Fungsi Sertu dan Babinsa tidak lagi dilihat semata-mata melalui lensa operasi keamanan, melainkan diperluas mencakup fungsi mediasi dan pencegahan konflik. Mereka diharapkan hadir sebagai penengah yang objektif dalam dinamika sosial di desa, membangun kepercayaan dengan warga, dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian masalah. Strategi ini berangkat dari pemahaman bahwa keamanan yang berkelanjutan lahir dari komunitas yang harmonis dan mampu menyelesaikan perbedaan secara damai.

Respons terhadap perspektif ini beragam, mencerminkan kompleksitas peran militer dalam ranah sosial.

• Apresiasi: Sejumlah pengamat melihat langkah ini sebagai upaya positif TNI-AD untuk memperkuat peran sosialnya dengan cara yang lebih mediatif dan dialogis, selaras dengan kebutuhan menjaga persatuan di akar rumput.
• Pertimbangan: Di sisi lain, terdapat catatan penting mengenai pentingnya menjaga batas-batas peran agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah sipil, kepolisian, maupun tokoh adat yang juga memiliki peran sentral dalam resolusi konflik di tingkat desa.

Konsolidasi Stabilitas Berbasis Komunitas dan Desa

Pernyataan KSAD ini dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya membangun stabilitas nasional yang berbasis pada kekuatan komunitas. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan konflik melalui komunikasi langsung, membangun modal sosial, dan mengidentifikasi potensi gesekan sejak dini di tingkat desa dan kelurahan. Dengan berada di tengah masyarakat, Sertu dan Babinsa diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjalinnya kerja sama dan dialog antarwarga dalam membangun desa mereka bersama-sama.

Dukungan terhadap peran sosial Babinsa dan Sertu ini juga membuka ruang refleksi mengenai bagaimana berbagai institusi dapat bersinergi. Optimalisasi peran mereka memerlukan koordinasi yang jelas dan saling mendukung dengan elemen masyarakat sipil lainnya, termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa upaya menjaga stabilitas dan mendorong dialog berjalan efektif tanpa menimbulkan ketergantungan atau mengaburkan kewenangan yang telah ada.

Pada akhirnya, penguatan peran Sertu dan Babinsa sebagai fasilitator perdamaian merupakan sebuah langkah yang membuka ruang untuk rekonsiliasi dan penguatan kohesi sosial di tingkat dasar. Keberhasilan pendekatan ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk melihatnya sebagai sebuah upaya kolektif dalam merawat perdamaian, di mana TNI-AD, pemerintah, dan masyarakat sipil duduk bersama, berdialog, dan bekerja sama untuk menjaga harmoni yang menjadi pondasi kokoh bagi stabilitas nasional.