Menko Perekonomian: Pertumbuhan Ekonomi Harus Inklusif dan Merata untuk Perkuat Kohesi Sosial

Dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan memperkuat fondasi dialog kebangsaan, konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif kembali mendapatkan perhatian strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum ekonomi di Jakarta menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh semata diukur dari capaian angka statistik, tetapi harus berperan sebagai instrumen yang memperkuat kohesi sosial. Perspektif ini menempatkan kemajuan ekonomi sebagai jembatan untuk meredam potensi ketegangan yang mungkin muncul akibat kesenjangan, sekaligus membuka ruang bagi komunikasi yang lebih konstruktif antarkelompok masyarakat.

Ekonomi Sebagai Perekat dan Fondasi Stabilitas

Dalam pandangan pemerintah, ekonomi inklusif yang merata dipandang sebagai kunci untuk mencegah friksi sosial yang kerap berakar dari ketimpangan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini bertujuan agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan dapat berfungsi sebagai perekat yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Narasi ini secara jelas menempatkan pertumbuhan bukan hanya sebagai tujuan teknis, tetapi sebagai instrumen strategis untuk membangun rasa keadilan dan mengurangi sumber-sumber potensi konflik, yang pada akhirnya mendukung stabilitas nasional yang lebih berkelanjutan.

Upaya Konkret dan Tantangan dalam Membangun Keadilan Ekonomi

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa langkah konkret. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan perluasan lapangan kerja di sektor padat karya disebutkan sebagai upaya untuk mendekatkan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. Namun, diakui pula bahwa tantangan ke depan masih signifikan, terutama dalam mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berikut adalah beberapa poin upaya dan tantangan yang dihadapi:

• Upaya Pemerintah: Fokus pada penguatan sektor riil, peluncuran program koperasi desa, serta ekspansi lapangan kerja padat karya.
• Tantangan Distribusi: Kesulitan teknis dan geografis dalam menjangkau daerah 3T dan memastikan pemerataan manfaat di seluruh lapisan masyarakat.
• Target Sosial: Mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah ketimpangan yang berpotensi memicu konflik.

Pendekatan ini berangkat dari pengakuan bersama bahwa ketimpangan ekonomi dapat menjadi salah satu akar potensi konflik sosial. Dengan menempatkan ekonomi inklusif sebagai prioritas, diharapkan dapat dibangun fondasi stabilitas yang lebih kokoh dari tingkat dasar masyarakat, sekaligus menciptakan rasa keadilan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menjaga harmoni sosial melalui pembangunan yang partisipatif dan merata.

Upaya membangun kohesi sosial melalui pendekatan ekonomi ini pada dasarnya membuka ruang untuk dialog yang lebih konstruktif di antara berbagai pihak. Jika manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, maka rasa saling percaya dan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas nasional akan semakin menguat. Pada titik ini, pertumbuhan yang berkeadilan tidak hanya menjadi urusan teknis ekonomi, melainkan juga investasi sosial untuk memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi perbedaan dan potensi gesekan. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya mediatif yang mengedepankan rekonsiliasi melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan keadilan ekonomi.