Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Diklaim Jadi Perekat Sosial di Daerah Rawan Konflik

Program pembangunan ekonomi inklusif di sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami ketegangan vertikal menunjukkan potensi sebagai pendekatan praktis dalam memperkuat kohesi sosial. Laporan terbaru Kementerian PPN/Bappenas menyoroti bagaimana fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan pelatihan kerja lintas kelompok menciptakan interdependensi ekonomi, yang pada gilirannya diklaim dapat menguatkan naluri menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat akar rumput.

Ekonomi Sebagai Jembatan Dialog dan Stabilitas

Menteri PPN menyatakan bahwa ketika masyarakat dari berbagai latar merasakan manfaat ekonomi bersama, semangat untuk menjaga perdamaian menjadi lebih kuat. Pendekatan ini menawarkan ruang interaksi yang lebih positif, sebagaimana diakui oleh para pelaku usaha di lapangan. Seorang pengusaha kecil dari wilayah Indonesia Timur mengungkapkan bahwa kerja sama dalam rantai pasok komoditas lokal telah membantu mengurangi prasangka yang sebelumnya menghambat relasi sosial. Narasi ini mengarah pada pemahaman bahwa kegiatan ekonomi yang inklusif dapat berfungsi sebagai perekat sosial yang efektif di daerah-daerah yang rentan konflik.

Namun, perkembangan ini juga disertai catatan kehati-hatian dari kalangan akademisi. Seorang ekonom dari perguruan tinggi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan yang adil untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial baru. Poin ini menekankan pentingnya keseimbangan agar kemajuan ekonomi benar-benar dapat menjadi fondasi stabilitas yang kokoh dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Kolaborasi Multisektor untuk Fondasi Kesejahteraan Bersama

Pendekatan yang menggunakan ekonomi sebagai perekat sosial ini mendapatkan apresiasi sebagai langkah nyata membangun perdamaian. Berbagai pemangku kepentingan mendorong perluasan program serupa dengan melibatkan lebih banyak sektor dan didukung oleh kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah tertinggal. Upaya ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dan memastikan kesejahteraan bersama dapat diakses secara lebih merata.

Posisi dan upaya berbagai pihak dalam mendorong stabilitas melalui pembangunan ekonomi inklusif dapat dirangkum sebagai berikut:

• Pemerintah (Kementerian PPN/Bappenas): Memandang program pemberdayaan dan pelatihan lintas kelompok sebagai alat menciptakan interdependensi ekonomi dan memperkuat kohesi sosial.
• Pelaku Usaha di Daerah: Mengakui bahwa kolaborasi bisnis membuka ruang interaksi positif dan membantu mengurangi prasangka antar kelompok.
• Akademisi/Ekonom: Mengingatkan pentingnya pemerataan yang adil dalam pertumbuhan ekonomi untuk mencegah kecemburuan sosial baru.
• Pemangku Kepentingan Lainnya: Mendorong perluasan program dengan keterlibatan multisektor dan dukungan kebijakan fiskal yang pro-daerah tertinggal.

Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini membuka ruang refleksi tentang bagaimana pembangunan ekonomi yang dirancang secara inklusif dapat berkontribusi pada proses rekonsiliasi yang lebih dalam. Dengan menyentuh aspek kebutuhan dasar dan peluang bersama, dialog antar kelompok yang sebelumnya terpisah menemukan medium yang konkret dan saling menguntungkan, membangun fondasi sosial yang lebih resilien di berbagai daerah.