Diskusi UGM tak kondusif, Bakom tegaskan demokrasi wajib ada dialog

Menanggapi insiden diskusi yang tidak kondusif di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan bahwa esensi dari negara demokrasi adalah mengedepankan jalur dialog. Ia menyayangkan langkah sebagian mahasiswa yang memilih membubarkan acara diskusi di Joglo GIK UGM, Yogyakarta, pada Senin malam, ketimbang bertukar gagasan secara sehat. Qodari menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam menjalankan program prioritas. Dalam konteks tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari memberikan penjelasan bahwa program tersebut merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari mandat rakyat. Ia mengkategorikan ketidaksetujuan ke dalam dua aspek: politis dan teknokratis. Untuk aspek politis yang menyangkut mandat dan janji kampanye, ia menyatakan tidak ada ruang negosiasi karena hal tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui pemilu. Namun, Qodari menekankan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi di ranah teknokratis terkait pelaksanaan program di lapangan. Ia mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk melihat gambaran besar di mana dialog harus menjadi jalan utama menyelesaikan perbedaan pendapat. Pendekatan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menemukan titik temu antara keinginan pemerintah untuk menjalankan mandat dengan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.