Gubernur Sulteng Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan lewat Mediasi Adat dan Hukum

Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang menjadikan penyelesaian sengketa lahan sebagai prioritas untuk menjaga harmoni sosial. Isu pertanahan, dengan kompleksitasnya, kerap melibatkan klaim yang saling tumpang tindih dan berpotensi mengganggu ketertiban jika tidak diselesaikan dengan bijak. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan mediasi dan dialog, terutama yang memadukan aspek hukum formal dengan norma lokal, diyakini sebagai jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan diterima semua pihak.

Sinergi Kearifan Lokal dan Kepastian Hukum dalam Ruang Dialog

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Gubernur Hidayat Lamakarate, aktif berperan sebagai fasilitator yang mendorong proses penyelesaian sengketa tanah. Inisiatif ini dirancang untuk membangun mekanisme resolusi yang tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga legitimasi sosial dan budaya di tingkat akar rumput. Forum-forum dialog dikembangkan dengan semangat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, bukan dalam posisi saling berhadapan, melainkan duduk bersama untuk mencari titik temu. Proses ini melibatkan perwakilan dari berbagai elemen secara berimbang:

• Tokoh Adat dan Tetua Masyarakat: Bertindak sebagai penjaga norma, nilai, dan adat istiadat lokal yang hidup di tengah komunitas, memastikan penyelesaian menghormati tradisi dan kearifan setempat.
• Badan Pertanahan Nasional (BPN): Memberikan jaminan kepastian hukum dan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesepakatan yang dicapai memiliki pijakan formal yang kuat.
• Para Pihak yang Bersengketa: Diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan klaim, kepentingan, dan harapan mereka dalam suasana yang kondusif untuk berdialog.

Prinsip utama yang dipegang dalam setiap proses mediasi ini adalah musyawarah untuk mufakat. Jalur konfrontatif dan litigasi yang berpotensi memperpanjang ketegangan dihindari. Fokus diarahkan pada pencarian solusi win-win solution yang dapat diterima secara sosial berdasarkan nilai adat, sekaligus sah secara hukum. Hal ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga mencegah potensi konflik berulang di masa depan dengan menciptakan preseden penyelesaian yang partisipatif.

Memperkuat Fondasi Stabilitas Melalui Penyelesaian Damai

Upaya menggabungkan hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa lahan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan sebagai langkah pragmatis dan strategis. Pendekatan partisipatif dinilai mampu menjawab akar persoalan yang sering kali bersumber dari perbedaan interpretasi sejarah, batas wilayah, atau hak pengelolaan atas suatu bidang tanah. Dengan menyelesaikan konflik secara damai, fondasi sosial-ekonomi masyarakat dapat diperkuat dan kepercayaan antar kelompok yang mungkin sempat retak dapat dibangun kembali.

Lebih dari sekadar solusi sesaat, inisiatif ini berpotensi menciptakan mekanisme baku dan berkelanjutan untuk menangani perselisihan serupa. Kontribusinya terhadap stabilitas jangka panjang sangat signifikan, karena setiap konflik lokal yang tertangani dengan baik melalui mediasi menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial secara keseluruhan. Stabilitas di tingkat daerah ini, pada gilirannya, berkontribusi langsung pada stabilitas nasional, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan bersama.

Sebagai penutup, langkah mediatif yang diambil di Sulawesi Tengah ini membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Semangat rekonsiliasi dan kebersamaan dalam mencari solusi yang adil dan beradab patut untuk terus dikembangkan. Pendekatan serupa, yang menghargai konteks lokal sekaligus berpegang pada kerangka hukum nasional, dapat menjadi inspirasi dalam mengelola berbagai sengketa di daerah lain, mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dari tingkat komunitas hingga bangsa.